APEL BERSAMA PERSIAPAN PENGAMANAN PILKADA SERENTAK 2017 – Poskota.co

APEL BERSAMA PERSIAPAN PENGAMANAN PILKADA SERENTAK 2017

POSKOTA.CO – Apel Kesiapsiagaan Pengamanan Tahap Kampanye dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 digelar di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (2/11). Apel yang diikuti empat ribuan dari gabungan unsur TNI, Polri dan Satpol PP ini dipimpin Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Apel tersebut turut dihadiri Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi, Wakil Kapolri Komjen Pol Syafruddin, perwakilan Badan Intelijen Negara, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Soemarsono, dan pejabat TNI dan Polri.

“Pesta demokrasi di 101 wilayah. Kita masuk tahapan inti mulai penetapan paslon (pasangan calon) dan masuk masa kampanye yang berakhir Februari, nanti kita akan laksanakan pemungutan suara,” kata Tito dalam sambutannya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memeriksa pasukan usai apel kesiapsiagaan pengamanan tahapan kampanye Pilkada Serentak 2017 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (2/11).
Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memeriksa pasukan usai apel kesiapsiagaan pengamanan tahapan kampanye Pilkada Serentak 2017 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (2/11).

Kapolri mengatakan, pesta demokrasi pilkada berpotensi menimbulkan kerawanan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibnas) mengingat akan terjadi polarisasi pemecahan masyarakat.

“TNI dan Polri unsur penting dalam menjaga keamanan dan kelancaran pilkada. Polri dan TNI dua pilar utama di negara kita. Sebagai kekuatan yang memiliki persenjataan dan pasukan, maka Polri dan TNI bagian integral dalam menjaga persatuan. Doktrin utamanya sama untuk tegakkan NKRI,” tambahnya.

Tito mengatakan, Polri dan TNI dituntut menyusun langkah guna mengatasi konflik. Apalagi dalam tahap kampanye berpotensi terjadi gesekan bahkan pelanggaran hukum antara paslon dan para pendukung.

“Itu semua sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Pilkada, dan semua aturan main diatur, tentunya ikuti tata cara ini. Penyampaian pendapat di muka umum dalam undang-undang diatur. Dalam dokumen PBB disebutkan penyampaian pendapat adalah hak warga negara yang punya kebebasan berekpresi,” sambung Tito.

Kapolri menuturkan, ada batasan dalam menyampaikan pendapatan dengan menghargai hak asasi orang lain. “Hak untuk mobilitas dan aktivitas warga juga harus dihormati. Jaga ketertiban umum. Ketiga patuhi aturan moral dan etika saat orasi tidak boleh mengganggu etika dan moral,” ujarnya.

Tito menegaskan, tidak boleh mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. “Polri dan TNI punya doktrin sama bagi kita kesatuan bangsa adalah mutlak,” tandasnya.

Apel ini juga untuk menyamakan persepsi TNI dan Polri. “Kalau ada perbedaan pendapat mari selesaikan dengan solusi konstruktif di antara kita. Di Polri sendiri jangan ada perbedaan pendapat. Segera bangun dan jaga hubungan solid dan penuh persaudaraan juga dengan TNI,” kata Tito.

Kapolri juga mengatakan, apel ini merupakan persiapan terakhir. “Saya harap kita persiapkan fisik dan psikis untuk hadapi event ini. Kita berpegang aturan undang-undang,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam arahannya meminta kepada seluruh prajurit TNI untuk mengerahkan tenaga maksimal untuk menghadapi demonstrasi yang marak jelang Pilkada Serentak 2017.

Jika situasi dianggap tak terkendali dan muncul tindakan anarkistis, maka prajurit TNI diminta tak segan menindak tegas yang dianggap mengganggu keamanan.

“Ini adalah perintah Panglima pada prajuritku, jangan kamu ragu. Apabila ada dampak berakibat pada dirimu, jangan ragu lakukan itu,” ujar Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

“Saya yakin kamu tidak akan dipenjarakan karena sebagai saksi. Karena Panglima TNI yang memberikan perintah,” sambung Panglima TNI.

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, sudah menjadi tugas TNI untuk mengamankan aksi unjuk rasa agar berjalan tertib dan aman.

Dengan demikian, massa bisa efektif dan merasa nyaman menyampaikan aspirasinya. Namun, jika tensi meningkat dan mengancam keselamatan bersama, maka perlu ada tindakan keras dari TNI maupun Polri yang tergabung dalam satuan pengamanan gabungan.

“Apabila demo meningkat jadi anarkis bahkan radikal, maka yang kamu lindungi adalah rakyat Indonesia. Jangan sampai terkena dampak,” tegas Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Panglima TNI meyakini jumlah pendemo jauh lebih kecil dibandingkan masyarakat di luar yang keamanannya bisa terancam oleh sekelompok orang.

“Khusus prajurit TNI, jangan ragu lakukan itu, lindungi rakyatmu. Jangan ragu karena kamu adalah prajurit TNI yang memegang teguh Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dalam membela ideologi negara dan Pancasila,” kata Gatot Nurmantyo.

“TNI tidak akan mentolerir gerakan yang ingin memecah belah bangsa dengan politisasi dan SARA,” tutup Panglima TNI. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara