ADA KABAR JABATAN KAPOLRI AKAN DIPERPANJANG – Poskota.co
Saturday, September 23

ADA KABAR JABATAN KAPOLRI AKAN DIPERPANJANG

ilustrasi
ilustrasi

POSKOTA.CO – Konflik antar bintang di tubuh Polri mulai terasa getarannya. Saling jegal lewat “mafia jabatan” memanfaatkan oknuk di DPR mulai dilakukan meski masih dilakukan secara senyap. Kini, beredar kabar perpanjangan masa jabatan Kapolri Badrodin Haiti, bertambah santer.

Perpanjangan jabatan itu merupakan upaya yang ingin menggagalkan Komjen Pol. Budi Gunawan (BG), menjadi Kapolri, menggantikan Jenderal Pol. Badrodin Haiti (BH). Sehingga timbul pertanyaan di kalangan wartawan ada apa BH dan BG ?

Ditambah lagi dengan adanya guyonan di DPR dari salah seorang politikus di Komisi III, menyatakan, bahwa Komisi III, tak mau dibilang menolak jika BH jabatannya diperpanjang.

TAK MEMIHAK

“Komisi III tak memiliki hak menolak untuk suatu perpanjangan jabatan Kapolri. Lain halnya jika Kapolri baru yang harus melalui DPR uji kelayakan dan kepatutannya,” kata salah seorang anggota Komisi III yang belum mau disebut namanya dulu.

Dari dua indikasi tersebut, sangat pas bila Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, langsung menyatakan kabar atau isu tersebut sangat menyesatkan. Dapat membuat kaderisasi kepemimpinan Polri macet total.

Padahal dalam mengimbangi dinamika sosial masyarakat saat ini Polri perlu tampil lebih lincah, dengan kader-kader yang senantiasa berjiwa profesional dan modern.

Neta berharap, Presiden Jokowi yang memiliki hak preogatif dalam mengangkat Kapolri tidak memperpanjang masa jabatan Jenderal Badrodin Haiti, yang akan pensiun Juli 2016 ini.

“Sebab perpanjangan masa jabatan kepemimpinan yang sudah pensiun bukanlah tradisi Polri. Sejak reformasi praktis tidak ada perpanjangan masa jabatan bagi Kapolri yang sudah pensiun,” kata Neta.

PENYESATAN

Dengan demikian, isu akan adanya perpanjangan masa jabatan adalah sebuah penyesatan bagi masa depan profesionalisme Polri. Disebutkan, perpanjangan masa jabatan hanya membunuh sistem kaderisasi Polri yang sudah terbangun selama ini.

Dengan diterapkannya sistem assesment bagi calon calon kepimpinan di kepolisian sejak 10 tahun terakhir, Polri sebenarnya punya banyak kader-kader terbaik.

Dari kader-kader terbaik inilah bisa dipilih figur-figur yang punya integritas, dedikasi, pengalaman, prestasi, kepemimpinan, dan jaringan yang bisa diterima masyarakat luas, baik di internal maupun eksternal, untuk kemudian dipilih menjadi pimpinan teratas kepolisian.

Dalam memilih calon Kapolri, Presiden Jokowi diharapkan tidak mendengarkan suara-suara orang yang tidak jelas, yang tidak paham terhadap visi dan misi Polri ke depan.

Ke depan Polri membutuhkan figur Kapolri yang bisa membangun enam hal dengan konsisten. Yakni mampu membangun soliditas organisasi secara utuh, mampu membawa Polri makin profesional dan modern, mampu membuat Polri cepat merespon laporan masyarakat, mampu menjaga keamanan, mampu menumpas kejahatan kelas teri maupun kakap, dan mampu menumpas para penjahat yang berseragam polisi di internal kepolisian.

Keenam hal ini diharapkan Neta, bisa berjalan maksimal dengan kemimpinan Kapolri baru pada. Juli mendatang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)