LAPORAN DAN KOMPETENSI MENGISI DATA LAPORAN – Poskota.co

LAPORAN DAN KOMPETENSI MENGISI DATA LAPORAN

Brigjen Pol Crisnanda Dwi Laksana

LAPORAN merupakan bentuk pertanggungjawaban dari penerima amanah atau yang diperintah kepada pemberi amanah/pemberi perintah. Apa yang dilaporkan mencakup:

  1. Capaian hasil dari tujuan amanah atau perintah.
  2. Proses atau tahapan atas kinerja yang dilakukan dengan kuantitas dan kualitasnya.
  3. Analisis record sebagai bentuk kemajuan atau kemunduran atas kinerja yang dilakukan.
  4. Hal-hal yang menonjol atau yang memerlukan perhatian cepat dan tepat sebagai soft power maupun masalah agar tidak berdampak luas.
  5. Catatan-catatan penting sebagai pendukung yang mencakup man, metode, mataerial maupun money.

Sistem pendukung laporan dibuat secara online agar terangkum dan terdatakan dengan baik. Dengan sistem online akan memudahkan menganalisa dan memonitornya. Di dalam sistem laporan online yang sering menjadi kendala adala inputing data. Perubahan kultur dari bicara menjadi menulis. Dari menulis tangan menjadi mengetik. Dari mengetik menjadi sistem komputerisasi.

Laporan menjadi lambat atau tidak akurat dikarenakan:

  1. Kemampuan melaporkan dalam inputing data yang masih rendah.
  2. Sistem online belum merata dan sebatas aplikasi-aplikasi yang belum terkompulir dalam back office.
  3. Sistem analisisnya masih sering berdasar akal sehat, belum sampai pada tingkatan untuk pencegahan, perbaikan, peningkatan kualitas sampai dengan pembangunan.
  4. Sumber data yang simpang-siur belum pada one gate system.
  5. Sistem pertanggungjawaban masih sebatas pertanggungjawaban penggunaan anggaran, belum sampai secara fungsional atau kemanfaatan.
  6. Sistem filling and recording yang buruk sehingga laporan-laporan menyampah dan tidak terdokumentasi dengan baik dan benar.

Sistem pelaporan perlu dibuat model dan polanya dari isian keterangan hingga cara-cara yang mudah untuk melaporkan dengan penandaan pada tabel. Inputing data memerlukan kepekaan dan perubahan mind set dari para petugas. Kemampuan inputing data akan bida ditingkatkan menjadi analis dari analis akan menjadi supervisor, dan dari supervisor menajdi auditor.

Tingkat keberhasilan dari suatu institusi salah satunya adalah dari laporan. Laporan-laporan yang dionggokkan atau dibiarkan tanpa analisa yang baik dan benar, maka prediksi antisipasi dan solusinya sebatas reaktif. Tentu apa yang dikerjakan dapat dianalogikan sebagai resep yang tidak manjur untuk: mengobati, mencegah: menjaga apalagi membangun. *

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)