LAKSMA M RICHAD JABAT DANLANTAMAL III JAKARTA – Poskota.co
Saturday, September 23

LAKSMA M RICHAD JABAT DANLANTAMAL III JAKARTA

POSKOTA.CO – Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda (Laksda) TNI Aan Kurnia SSos, memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta dari Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI (Mar) I Ketut Suardana SH kepada penggantinya, Laksamana Pertama (Laksma) TNI Muchammad Richad SH, MM, di Lapangan Apel Markas Komando (Mako) Lantamal Jakarta, Jalan Gunung Sahari, Jakarta Utara, Rabu (15/3).

Selanjutnya Brigjen TNI (Mar) I Ketut Suardana SH yang sebelumnya menjabat danlantamal III ke-41 sejak 24 Juni 2016, akan melanjutkan pengabdiannya sebagai komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) menggantikan Laksamana Pertama TNI Muchammad Richad SH, MM.

Upacara Sertijab Danlantamal III Jakarta dari Brigjen TNI (Mar) I Ketut Suardana SH kepada Laksma TNI Muchammad Richad SH, MM, dipinpin Pangarmabar Laksda TNI Aan Kurnia SSos, di Lapangan Apel Mako Lantamal Jakarta, Jalan Gunung Sahari, Jakarta Utara, Rabu (15/3).
Upacara Sertijab Danlantamal III Jakarta dari Brigjen TNI (Mar) I Ketut Suardana SH kepada Laksma TNI Muchammad Richad SH, MM, dipinpin Pangarmabar Laksda TNI Aan Kurnia SSos, di Lapangan Apel Mako Lantamal Jakarta, Jalan Gunung Sahari, Jakarta Utara, Rabu (15/3).

Laksma TNI Muchammad Richad adalah perwira tinggi TNI Angkatan Laut kelahiran Kudus 9 Juni 1960, yang menjabat sebagai danlantamal III Jakarta ke-42. Sosoknya bukan orang baru di lingkungan Lantamal III Jakarta, karena pada 2012 beliau selama 19 bulan menjabat sebagai wadanlantamal III.

Riwayat jabatan lain yang pernah diemban Muchammad Richad antara lain danpuspomal, kapusbintal TNI, sekdispotmar, sekdispamal, paban I Ren Spam Kasal, paban V Prodin Spam Kasal, wadanpuspomal, paban III Intelmar Spam Kasal, asbinfung Satinduk Bais TNI, danlanal Sorong, komadan KRI Teluk Tomini-508, komandan KRI Teluk Manado-537 serta komandan KRI Sigurot-864.

Acara Pembacaan Memorandum Sertijab Danlantamal III Jakarta dari Brigjen TNI (Mar) I Ketut Suardana SH kepada Laksma TNI Muchammad Richad telah dilaksanakan pada Selasa (14/3) di Rupat Mako Lantamal III yang dihadiri seluruh pejabat utama Lantamal III. (*/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)