KOSTRAD GELAR BUKA PUASA BERSAMA KASAD DAN SANTUNAN YATIM-PIATU – Poskota.co

KOSTRAD GELAR BUKA PUASA BERSAMA KASAD DAN SANTUNAN YATIM-PIATU

Warga Kostrad menggelar zikir dan doa menjelang buka puasa bersama Kasad Jenderal TNI Mulyono, yang dilanjutkan dengan menyantuni anak yatim-piatu di lapangan hitam Markas Divisi Infanteri 1 Kostrad, Cilodong, Depok, Jumat (2/6).

POSKOTA.CO – Bertempat di lapangan hitam Markas Divisi Infanteri 1 Kostrad, Cilodong, Depok, Jumat (2/6), warga Kostrad menggelar buka puasa bersama Kasad Jenderal TNI Mulyono, dan menyantuni anak yatim-piatu.

Hadir dalam acara ini Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi, Irjenad, para Asisten dan Kasahli Kasad, Pangdivif 1 dan Kasdivif 1 Kostrad, Irkostrad, Koorsahli, Perwira Ahli, para Asisten Kaskostrad, Lo Laut dan Udara, Kabalak Kostrad, para Asisten Kasdivif 1 Kostrad serta Komandan Satuan Jajaran Divif 1 Kostrad, Ketua Umum beserta Pengurus Persit Kartika Chandra Kirana, Ketua dan Wakil Ketua beserta Pengurus Persit Kartika Chandra Kirana PG Kostrad.

Pada kesempatan ini, Pangkostrad mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih kepada Kasad Jenderal TNI Mulyono yang telah meluangkan waktunya untuk dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga besar Kostrad untuk melaksanakan acara buka puasa bersama.

Dalam sambutannya, Kasad Jenderal TNI Mulyono mengatakan, dengan mengadakan kegiatan safari Ramadan ini, diharapkan dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah dan mempererat tali siraturahmi. “Dalam acara seperti ini, dapat dijadikan juga ajang saling mengenal antara pimpinan dan prajuritnya, juga sebagai momentum untuk memperkuat soliditas antarsesama warga Kostrad, karakter yang kuat inilah yang membuat prajurit Kostrad menjadi prajurit dengan segudang prestasi. Seperti yang baru-baru ini Kostrad berhasil menjuarai Lomba Tembak AASAM 2017 di Australia,” kata Kasad.

Sementara itu, Jenderal TNI Mulyono menambahkan, dengan menjalankan ibadah puasa, dapat menjadikan momentum untuk introspeksi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. “Sebagai prajurit harus bisa memotivasi diri agar bisa melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, karena menjalankan tugas ialah sebuah ibadah,” tegas Kasad.

Dalam kegiatan ini, personel menggelar zikir dan doa yang dipimpin KH Drs Syihabuddin Ahmad. Acara dilanjutkan dengan melaksanakan Salat Magrib berjemaah, makan malam bersama, pemberian santunan dan bingkisan kepada anak yatim-piatu oleh Kasad beserta ibu, dan dilanjutkan dengan melaksanakan Salat Tarawih berjemaah. (*/dade/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.