KERJA SAMA TNI AD BIDANG PERTANIAN DI KEDIRI – Poskota.co

KERJA SAMA TNI AD BIDANG PERTANIAN DI KEDIRI

HARIANTERBIT.CO – Program ketahanan pangan berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) dengan Kementerian Pertanian RI sudah berjalan hampir tiga tahun, termasuk di Kediri.

Ir Imam Widodo Santoso MAP

Dua petinggi di Dinas Pertanian Kota dan Kabupaten Kediri mengeluarkan statemen mengenai kinerja TNI yang sebenarnya di lapangan, dalam hal ini Kodim 0809/Kediri yaitu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kediri Ir Imam Widodo Santoso MAP, dan Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri Ir Sumeru Singgih MM, dalam wawancara eksklusifnya, Kamis (15/6).

“Hampir tiga tahun ini kami sudah bekerja sama dengan TNI, dalam hal ini adalah Kodim 0809. Kegiatan yang dimaksud ialah, sukses dan tercapainya program upsus (upaya khusus) pajale yaitu, padi, jagung dan kedelai. Di mana kerja sama ini kita mulai dari penanaman, pemeliharaan sampai dengan penanganan pascapanen. Di dalam rangka penanaman, kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan membantu pemeliharaan tanaman, khususnya penanggulangan penyakit, termasuk juga ada gerakan-gerakan di mana sering kita ketahui bahwa tanaman padi juga ada yang namanya serangan hama wereng dan hama tikus. Kami bersama TNI, tentu jajaran yang paling bawah yaitu Babinsa bersama PPL dan petani bekerjasama menjaga ketahanan pangan,” jelas Ir Imam Widodo Santoso MAP.

Lebih lanjut, Ir Imam Widodo Santoso MAP mengatakan, kami juga mendistribusikan alat mesin pertanian seperti handtracktor, mesin tanam dan lain-lainnya. Kami bersama TNI memberikan pengawalan agar petani mendapatkan alat tersebut dengan mudah, termasuk juga nanti pada pascapanen. Di mana panen petani untuk padi, memang diwajibkan dari Bulog selaku penyangga produksi padi ini, untuk diharuskan membeli, tentu dengan kualitas standar dengan harga yang standar. Hal ini dilakukan untuk melindungi petani, agar jangan sampai nanti hasil petani termakan oleh pengijon.

Ir Sumeru Singgih MM

“Jadi kami memang bersama-sama, kami dari Dinas Pertanian, Bulog dan TNI, memberikan pengertian pada petani, agar menjual gabahnya ke Bulog. Karena Bulog juga merasa bahwa tenaganya kurang, maka tenaga dari kami ialah penyuluh dan tenaga dari TNI ialah Babinsa, memberikan informasi kepada Bulog bahwa di sini ada panen, di sana ada panen. Kami setiap bulan menyampaikan di daerah ini akan ada panen, sesuai jadwal itu Bulog kita ajak turun ke lapangan,” pungkas Ir Imam Widodo Santoso MAP.

Beda lagi dengan Ir Sumeru Singgih MM yang mengeluarkan argumennya, kalau saya menyimak ada pemberitaan di salah satu media, menurut saya agak kurang tepat. Selama ini dari pihak TNI, tidak pernah melakukan pemaksaan gabah petani kepada Bulog. TNI hanya menunjukkan bahwa di daerah ini lho ada yang panen, sedangkan pembelian sepenuhnya tanggung jawab Bulog, baik itu kualitasnya, kriterianya. Jadi TNI tidak pernah memaksakan agar Bulog membeli gabah dari petani yang diluar kualitas. *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.