KERJA SAMA TNI AD BIDANG PERTANIAN DI KEDIRI – Poskota.co

KERJA SAMA TNI AD BIDANG PERTANIAN DI KEDIRI

HARIANTERBIT.CO – Program ketahanan pangan berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) dengan Kementerian Pertanian RI sudah berjalan hampir tiga tahun, termasuk di Kediri.

Ir Imam Widodo Santoso MAP

Dua petinggi di Dinas Pertanian Kota dan Kabupaten Kediri mengeluarkan statemen mengenai kinerja TNI yang sebenarnya di lapangan, dalam hal ini Kodim 0809/Kediri yaitu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kediri Ir Imam Widodo Santoso MAP, dan Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri Ir Sumeru Singgih MM, dalam wawancara eksklusifnya, Kamis (15/6).

“Hampir tiga tahun ini kami sudah bekerja sama dengan TNI, dalam hal ini adalah Kodim 0809. Kegiatan yang dimaksud ialah, sukses dan tercapainya program upsus (upaya khusus) pajale yaitu, padi, jagung dan kedelai. Di mana kerja sama ini kita mulai dari penanaman, pemeliharaan sampai dengan penanganan pascapanen. Di dalam rangka penanaman, kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan membantu pemeliharaan tanaman, khususnya penanggulangan penyakit, termasuk juga ada gerakan-gerakan di mana sering kita ketahui bahwa tanaman padi juga ada yang namanya serangan hama wereng dan hama tikus. Kami bersama TNI, tentu jajaran yang paling bawah yaitu Babinsa bersama PPL dan petani bekerjasama menjaga ketahanan pangan,” jelas Ir Imam Widodo Santoso MAP.

Lebih lanjut, Ir Imam Widodo Santoso MAP mengatakan, kami juga mendistribusikan alat mesin pertanian seperti handtracktor, mesin tanam dan lain-lainnya. Kami bersama TNI memberikan pengawalan agar petani mendapatkan alat tersebut dengan mudah, termasuk juga nanti pada pascapanen. Di mana panen petani untuk padi, memang diwajibkan dari Bulog selaku penyangga produksi padi ini, untuk diharuskan membeli, tentu dengan kualitas standar dengan harga yang standar. Hal ini dilakukan untuk melindungi petani, agar jangan sampai nanti hasil petani termakan oleh pengijon.

Ir Sumeru Singgih MM

“Jadi kami memang bersama-sama, kami dari Dinas Pertanian, Bulog dan TNI, memberikan pengertian pada petani, agar menjual gabahnya ke Bulog. Karena Bulog juga merasa bahwa tenaganya kurang, maka tenaga dari kami ialah penyuluh dan tenaga dari TNI ialah Babinsa, memberikan informasi kepada Bulog bahwa di sini ada panen, di sana ada panen. Kami setiap bulan menyampaikan di daerah ini akan ada panen, sesuai jadwal itu Bulog kita ajak turun ke lapangan,” pungkas Ir Imam Widodo Santoso MAP.

Beda lagi dengan Ir Sumeru Singgih MM yang mengeluarkan argumennya, kalau saya menyimak ada pemberitaan di salah satu media, menurut saya agak kurang tepat. Selama ini dari pihak TNI, tidak pernah melakukan pemaksaan gabah petani kepada Bulog. TNI hanya menunjukkan bahwa di daerah ini lho ada yang panen, sedangkan pembelian sepenuhnya tanggung jawab Bulog, baik itu kualitasnya, kriterianya. Jadi TNI tidak pernah memaksakan agar Bulog membeli gabah dari petani yang diluar kualitas. *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara