GELAR OPERASI CIPTA KONDISI, 48 ORANG DIAMANKAN POLRESTA DEPOK – Poskota.co

GELAR OPERASI CIPTA KONDISI, 48 ORANG DIAMANKAN POLRESTA DEPOK

POSKOTA.CO – Guna mengantisipasi terjadinya aksi kejahatan yang cenderung meningkat menjelang Hari Raya Idut Fitri, jajaran Kepolisian Resor Kota Depok menggelar Operasi Cipta Kondisi, Sabtu (17/6) dinihari. Kegiatan tersebut sekaligus bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Dalam Operasi Cipta Kondisi yang digelarnya itu, polisi mengamankan 48 orang, empat di antaranya terlibat dalam dugaan tindak pidana pencurian dengan barang bukti senjata tajam.

Kabag Ops Polresta Depok Kompol Agus Widodo mengatakan, seluruh yang diamankan tersebut didata identitasnya. “Untuk yang terindikasi melakukan tindak kejahatan, tentu akan kami selidiki. Sementara untuk yang tidak terbukti melakukan kejahatan, akan kami lakukan pembinaan,” jelas Agus Widodo.

Lebih lanjut Agus mengatakan, menindaklanjuti instruksi Kapolda Metro Jaya dalam rangka pengamanan menjelang Idul Fitri, pihaknya menurunkan puluhan personel yang terdiri dari Tim Jaguar, Sabhara, Satlantas dan Buser. Para personel itu diturunkan di sejumlah titik rawan kejahatan.

“Operasi ini akan terus kami lakukan hingga melewati Idul Fitri nanti. Namun intensitas operasinya di saat menjelang Idul Fitri seperti sekarang ini,” tambah Agus. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.