GELAR OPERASI CIPTA KONDISI, 48 ORANG DIAMANKAN POLRESTA DEPOK – Poskota.co

GELAR OPERASI CIPTA KONDISI, 48 ORANG DIAMANKAN POLRESTA DEPOK

POSKOTA.CO – Guna mengantisipasi terjadinya aksi kejahatan yang cenderung meningkat menjelang Hari Raya Idut Fitri, jajaran Kepolisian Resor Kota Depok menggelar Operasi Cipta Kondisi, Sabtu (17/6) dinihari. Kegiatan tersebut sekaligus bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Dalam Operasi Cipta Kondisi yang digelarnya itu, polisi mengamankan 48 orang, empat di antaranya terlibat dalam dugaan tindak pidana pencurian dengan barang bukti senjata tajam.

Kabag Ops Polresta Depok Kompol Agus Widodo mengatakan, seluruh yang diamankan tersebut didata identitasnya. “Untuk yang terindikasi melakukan tindak kejahatan, tentu akan kami selidiki. Sementara untuk yang tidak terbukti melakukan kejahatan, akan kami lakukan pembinaan,” jelas Agus Widodo.

Lebih lanjut Agus mengatakan, menindaklanjuti instruksi Kapolda Metro Jaya dalam rangka pengamanan menjelang Idul Fitri, pihaknya menurunkan puluhan personel yang terdiri dari Tim Jaguar, Sabhara, Satlantas dan Buser. Para personel itu diturunkan di sejumlah titik rawan kejahatan.

“Operasi ini akan terus kami lakukan hingga melewati Idul Fitri nanti. Namun intensitas operasinya di saat menjelang Idul Fitri seperti sekarang ini,” tambah Agus. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara