GARBAGE IN GARBAGE OUT: POLA REKRUTMEN MENUJU KEPOLISIAN YANG PROMOTER? – Poskota.co

GARBAGE IN GARBAGE OUT: POLA REKRUTMEN MENUJU KEPOLISIAN YANG PROMOTER?

Brigjen Crisnanda Dwi Laksana

SUMBER daya manusia (SDM) adalah aset utama bagi kepolisian. SDM seperti apa yang menjadi aset utama institusi Polri? Menjawabnya tidak semudah pertanyaannya. SDM yang menjadi aset utama adalah SDM yang berkarakter. Makna berkarakter dapat dikategorikan profesional, memiliki integritas dan kompetensi serta memiliki keunggulan.

Membangun SDM berkarakter perlu pemikiran yang holistik dan membuat model sehinga diketahui polanya. Walaupun kompleks dan memerlukan waktu yang bertahap serta kegigihan untuk dapat diimplementasikan di dalam membangunnya, tetap untuk dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik dan benar.

Tahap awal membangun SDM yang berkarakter dimulai dari rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, penggunaan yang tepat, pemeliharaan dan perawatan hingga pengakhiran.

Tulisan ini difokuskan pada model rekrutmen dari masyarakat umum untuk dijadikan anggota kepolisian yang akan mengemban tugas sebagai polisi yang profesional, modern dan terpercaya. Pola rekrutmen akan mencari orang-orang yang memenuhi standar-standar dan kriteria-kriteria SDM yang dapat dididik dalam kurun waktu tertentu untuk menjadi petugas polisi yang promoter pada tingkat brigadir maupun inspektur.

Model rekrutmen tatkala standar-standar dasarnya disimpangkan atau menjadi lahan subur tumbuh dan berkembangnya KKN. Tatkala proses rekrutmen sarat dengan kepentingan, maka tujuan membangun polisi yang promoter akan terbengkalai. Model rekrutmen untuk petugas brigadir maupun inspektur pada prinsipnya sama dengan batasan-batasan yang disesuaikan dengan masing-masing goal-nya.

Model rekrutmen di era digital dapat dikembangkan secara online yang diikuti dalam proses-proses pengujian dengan aplikasi-aplikasi online dan secara manual.

Standar dasar untuk rekrutmen antara lain:

  1. Standar administrasi
  2. Standar kesehatan fisik dan psikologis
  3. Potensi akademik
  4. Kesamaptaan jasmani
  5. Standar pengetahuan umum dan teknologi kekinian, dan sebagainya

 

Standar-Standar tersebut tatkala diimplementasikan dengan baik dan benar akan menjaga model rekrutmen di era digital. Tentu ada back officeaplication dan net working secara online yang transparan dan akuntabel.

Tatkala rekrutmen sarat kepentingan, dilakukan secara manual, parsial akan berdampak pada kompetensi, integritas dan keunggulan institusi kepolisian. Benarlah pepatah yang mengatakan, ‘garbage in garbage out’. Seumur dia menjadi polisi akam menjadi benalu institusi. Dari kesadarannya, kepekaan dan kepeduliannya, terjawabnya dari disiplinnya dengan kualitas rendah. Belum lagi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan akan menjadikan social cost yang tinggi bagi institusi kepolisian. Program-program menuju promoter akan terbengkalai, mengawaki institusi dengan pendekatan-pendekatan personal yang berdampak birokrasi menjadi irasional.

Pola rekrutmen menuju kepolisian yang promoter dapat dilihat dari:

  1. Siapa yang menguji? Memiliki integritas, komitmen dan kompetensi yang diakui dan bisa dijadikan ikon.
  2. Bagaimana standar-standar dan sistem ujinya? Apakah terpercaya dan teruji kecanggihanya?
  3. Bagaimana mengawasi dan mengikis penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi
  4. Siapa yang menjadi peserta uji? Tatkala peserta uji dengan standar-standar tinggi maka dapat diyakini calon-calon unggulan untuk dididik menjadi polisi yang berkarakter.
  5. Siapa dan bagaimana pihak-pihak eksternal yang dapat membantu mengawasi? Tatkala diawasi oleh pihak-pihak eksternal yang profesional dan terpercaya, maka rekrutmen akan dapat terselenggara dengan sebagaimana seharusnya.

 

Ke lima poin di atas dijabarkan secara mendetail dan dibuat dalam payung-payung hukum, manual book sebagai acuan rekrutmen. Diimplementasikan dan dikembangkan dengan dukungan sistem-sistem informatif, komunikatif dan solutif. Penyimpangan dalam proses rekrutmen selain kehilangan kepercayaan juga dapat memicu konflik berkepanjangan, yang social cost-nya sangat mahal yaitu ketidakpercayaan publik kepada institusi kepolisian. *

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.