‘BIG DATA’ SISTEM ONLINE DI ERA DIGITAL – Poskota.co

‘BIG DATA’ SISTEM ONLINE DI ERA DIGITAL

 

Brigjen Crisnanda Dwi Laksana

DI era digital berbagai kehidupan sosial kegiatan keduanya saling terhubung secara elektronik. Produksi barang yang boleh dikatakan sebagian besar dikerjakan dengan mesin atau sistem-sistem robotik. Sistem bisnis dan jual-beli dalam pasar yang dikelola secara online. Sistem perbankan dan pengelolaan keuangan secara elektronik. Sistem pengoperasionalan angkutan umum melalui sistem uber, grab dan sistem-sistem online. Sistem kesehatan pun pendeteksian, pengobatan sampai dengan operasi dan transplantasi dilakukan dengan sistem laser dan kamera-kamera tiga dimensi untuk pemantauan dan proses-proses penyembuhanya. Sistem-sistem informasi dan komunikasi yang semakin canggih membuat dunia tanpa batas ruang dan waktu. Sistem-sistem pengawasan, pengendalian dan penegakan hukumpun bisa melalui sistem-sistem sensor atau melalui kamera-kamera pengawas.

Sistem-sistem di era digital dibangun dengan tiga model yaitu adanya back office, application dan network. Back office ini dapat dianalogikan sebagai kepala pusat dari penggerak sistem-sistem mata, telinga, mulut dan otak yang akan memonitor, mendengar, memberi informasi dan berkomunikasi, memberi perinthah dan menggerakkan untuk prediksi antisipasi dan solusi. Back office merupakan sistem big data yang akan dapat menerima apa saja mengolah, menganalisa dan menghasilkan produk-produk yang diperlukan. Kekuatan back office untuk memiliki kemampuan-kemampuan tersebut didukung dengan berbagai aplikasi dan sistem-sistem pengoperasionalan yang saling terhubung melalui network internet, atau sistem-sistem networking lainnya.

Big data merupakan bagian penting untuk dapat bekerja sinergi terintegrasi. Big data ini dibangun dalam sistem-sistem pemetaan dan pengategorian sesuai dengan apa yang akan diperlukan untuk sistem operasionalnya. Dari sistem-sistem pengategorian akan dapat dihubung-hubungkan dalam suatu model yang holistik atau sistemik. Dari model-model tersebut akan memudahkan membuat sistem analisa baik prediksi antisipasi dan solusi secara konseptual bahkan teoritikalnya hingga pengoperasionalannya.

Tanda data back office ibarat kepala yang kosong tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sistem-sistem membangun big data bisa dilakukan secara manual, online atau secara elektronik saling sharing satu sama lain. Informasi komunikasi dan solusi akan menjadi unggulan di era digilat yang serba cepat, namun tetap dituntut akurat, transparan, akuntabel dan selalu informatif serta kemudahan-kemudahan dalam mengakses. *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara