E-TILANG, SIAPA PENILANGNYA? – Poskota.co
Saturday, September 23

E-TILANG, SIAPA PENILANGNYA?

 

Brigjen Pol Crisnanda Dwi Laksana

POSKOTA.CO – Tatkala program pemerintah untuk melaksanakan reformasi hukum tahap pertama, perbaikan sistem penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas (tilang) menjadi salah satu program tersebut. Dalam prosesnya tarik ulur dan sejarah perbaikan sistem tilang tanpa ujung kesepakatan. Tanpa riset mendalam, dapat dilihat akar masalah pada perebutan kewenangan, ego sektoral dan lagi-lagi sumber daya yang menjadi biang keladi birokrasi tidak rasional.

Proses pengembangan e-Tilang ini berjalan cukup baik dan luar biasanya bisa tersosialisasi ke seluruh provinsi di Indonesia. Isu-isu yang menunjukkan adanya pemikiran-pemikiran konvensional dan tidak visioner, tetapi saja ada. Dari isu mengubah undang-undang dan kewenangan penegakan hukum yang tidak lagi harus melalui polisi bila pelanggaran ini sebagai pelanggaran administrasi. Ada juga yang berakar dari masalah pribadi dibawa ke ranah e-Tilang. Ada yang terang-terangan menolak membuat tabel karena akan menumpulkan dan melemahkan hakim yang independen. Perilaku-perilaku di lapangan yang masih beralasan e-Tilang belum bisa dijalankan, maka cara lama digunakan sebagai bargaining dan sebagainya.

Tatkala direnung-renungkan, lucu-lucu juga pemikiran dan perilaku anggota birokrasi ini. Menjalankan program elektronik maunya masih cara manual. E-Tilang hanya sebagai bunga bibir atau keperluan seremonial semata. Rasa ikhlas melepaskan zona nyamannya belum nampak, atau kalaupun mau lepas kepala ekor tetapi dipegang.

Menerapkan e-Tilang bukan hal mudah, perlu perjuangan panjang, beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:

  1. Political will. Kebijakan untuk menerapkan e-Tilang tidak hanya di level atas, melainkan di semua level bisa memahami dan menyepakati. Rela memangkas berbagai previledge-nya. Tentu kebijakan ini bukan sekadar konsep, tetapi dijabarkan melalui program-program implementasinya. Mengubah mind set dan culture set penerapan e-Tilang ini bertahap melalui cara manual (diutamakan pelanggar diberikan lembar biru), dibangun dengan cara online yaitu, membangun aplikasi penindakan melalui smartphone yang berbasis android, penilangan dengan kamera-kamera yang dipasang di jalan.
  2. Menyiapkan tim transformasi sebagai wadah representatif dari para pakar, praktisi, media, pengamat dan sebagainya untuk bisa menjadi soft power dalam mengimplementasikan e-Tilang.
  3. Membangun sistem aturan atau peraturan, infrastruktur dan pedoman-pedoman implementasinya.
  4. Menyiapkan sumber daya bagi aparaturnya baik untuk manual, online maupun elektronik yang akan mengawaki back office dan menjalankan aplikasi-aplikasi dengan sistem networking online secara elektronik.
  5. Melakukan sosialisasi dan pelatihan serta uji coba. Ini sudah diterapkan di berbagai kota seluruh Indonesia.
  6. Membangun pilot project pada kota-kota besar, dan melihat kemampuan para pemimpinnya untuk berani menerapkan e-Tilang ini secara elektronik. Mengapa pemimpin menjadi suatu standar? Karena tanpa kegigihan sang pemimpin, tidak akan terwujud. Kambing dipimpin singa akan mengaum, sebaliknya juga singa dipimpin kambing akan mengembik juga.

Menerapkan e-Tilang merupakan bagian dari restorative justice dan juga hukum yang progresif. Cara elektronik ini adalah sarana mencapai tujuan dari penegakan hukum itu sendiri yaitu:

  1. Terwujud dan terpeliharanya keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban berlalu lintas, karena lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan.
  2. Meningkatnya kualitas keselamatan dan menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan.
  3. Terbangunnya budaya tertib berlalu lintas.
  4. Ada pelayanan prima di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Sejalan dengan pemikiran di atas, tatkala e-Tilang diterapkan yang menindak adalah mesin-mesin dari kamera. Semua sistem data yang ada dalam back office menganalisis bahkan bisa memberi prediksi, antisipasi dan solusi.

Birokrasi yang sudah mapan menjadi bagian dari rapuhnya birokrasi itu sendiri yang semakin tidak rasional mempertahankan ego sektoral, parsial, konvensional dan manual. Saatnya berani membangun one gate service and say: the end of beaurocration(*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara