KPAI APRESIASI KINERJA POLSEK TAMBORA UNGKAP KASUS PENGANIAYAN PADA ANAK – Poskota.co

KPAI APRESIASI KINERJA POLSEK TAMBORA UNGKAP KASUS PENGANIAYAN PADA ANAK

POSKOTA.CO – Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Tambora AKP Antonius SH mewakili Kapolsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat Kompol M Syafi’i SIK bersama LBH Mawar Saron Wakil Direktur Pidana Juliandy Dasdo Tambun SH beserta tim yang beranggotakan tujuh orang pengacara publik, menggelar konferensi pers di ruang aula lantai tiga Mapolsek Tambora Jakarta Barat, Jumat (19/5) siang.

Pada kesempatan itu, Kanit Reskrim bersama Kasi PPA Polsek Tambora Aiptu Nyoman Pirantika menyampaikan kronologis awal serta rangkaian penanganan kasus tentang penganiayaan terhadap Iqbal Maisya, bocah berusia empat tahun di Mal Season City, Tambora, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.

Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Antonius SH bersama LBH Mawar Saron Wakil Direktur Pidana Juliandy Dasdo Tambun SH beserta tim yang beranggotakan tujuh orang pengacara publik, foto bersama usai menggelar konferensi pers di ruang aula lantai tiga Mapolsek Tambora Jakarta Barat, Jumat (19/5) siang.
Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Antonius SH bersama LBH Mawar Saron Wakil Direktur Pidana Juliandy Dasdo Tambun SH beserta tim yang beranggotakan tujuh orang pengacara publik, foto bersama usai menggelar konferensi pers di ruang aula lantai tiga Mapolsek Tambora Jakarta Barat, Jumat (19/5) siang.

Acara yang dihadiri Sekjen Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Erlinda dalam keterangan persnya menyampaikan keprihatinan atas masih maraknya penganiayaan terhadap anak, KPAI dalam hal ini juga memberikan apresisasi terhadap kinerja Kepolisian Sektor Tambora yang berhasil mengungkap kasus sekaligus menangkap para pelakunya.

Menurut Erlinda, perlindungan terhadap anak bukan hanya tugas pemerintah saja, akan tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab kita semua. “Masyarakat harus peduli terhadap tumbuh-kembang anak, serta peran orang tua sangat dibutuhkan utamanya dalam pendidikan usia dini, karena anak merupakan tunas harapan bangsa,” tuturnya. (hariri/johan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara