oleh

Warganya Terima Beras Tak Layak Konsumsi, Kades Bantarjaya Protes

-Megapolitan-156 views

POSKOTA.CO – Kepala Desa (Kades) Bantar Jaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Abu Jihad Ubaidilah atau biasa disapa, Abuy merasa prihatin terhadap nasib yang dialami warganya selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementrian Sosial (Kemensos) melalui produk ‘E-Warong’ yang kurang layak untuk dikonsumsi.

Abuy menduga, produk E-Warong yang kurang layak dikonsumsi oleh warganya itu telah dijadikan ajang cari untung oleh para oknum, baik itu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pengawas Supplier Produk dan pihak terkait di program BPNT tersebut.

“Saya sangat prihatin dan sangat menyayangkan kualitas produk bantuan pangan non tunai yang disalurkan melalui E-Warung sangat kurang layak dikonsumsi, ” kata Abuy kepada Awak Media , Jumat (24/7/2020).

Keadaan ini, sambung Abuy, tidak menutup kemungkinan adanya indikasi keterlibatan para pejabat yang membidangi bantuan sosial selain TKSK dan Pengawas Supplier Produk dalam penyalurannya ke warga atau masyarakat yang produknya tidak layak dikonsumsi.

“Persoalan ini bukanlah  menjadi rahasia pribadi, tapi sudah menjadi buah bibir di kalangan masyarakat luas. Untuk itu, kita minta Kemensos segera turun tangan dan mengevaluasi kinerja penyalur BPNT,” tegasnya.

Diungkapkan Abuy, seperti yang terjadi di Kecamatan Pebayuran ini sudah beberapa kali pihak KPM sering mengutarakan keluhannya, baik secara langsung maupun kepada awak  media dan juga melalui medsos, terkait produk E-Warong yang kurang layak konsumsi itu.

‘ Namun tidak digubris sama sekali,” ujar Abuy geram.

Abuy menambahkan,  kebutuhan pokok yang disalurkan dengan nominal bantuan Rp150 ribu ditambah dana dampak Covid-19 Rp50 ribu dan totalnya menjadi Rp200 ribu,  KPM sehatusnya sudah mendapatkan produk yang sangat layak.

“Faktanya warga kami malah mendapatkan produk seperti itu,” sindirnya.

Dikatakan Abuy, seharusnya program ini bisa mengurangi beban masyarakat dan bisa mengurangi angka penderita gizi buruk yang diakibatkan kesulitan ekonomi. Terlebih lagi, dimassa pandemi Covid-19, sehingga berdampak terhadap asupan gizi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

“Jadi yang terjadi sekarang bukan program untuk asupan gizi untuk masyarakat melainkan program asupan kantong besar buat orang -orang yang terlibat dalam program ini,” tukasnya

Abuy menduga,  program ini sudah menjadi bisnis haram diantara para oknum yang telibat dan memiliki kedekatan dengan para petinggi.

Masih kata Abuy, belum lama desanya sempat didatangi pihak Kementerian Sosial dan Satgas Pangan terkait adanya aduan penarikan uang yang dilakukan pihak KPM di E-Warong. Sebab, warga sudah merasa jenuh dapat Rp200 ribu, tapi produk yang diterima jauh dari kata layak konsumsi.

“Saya saat itu, sempat menyampaikan apa yang dikeluhkan warga ke pihak Kementrian dan Satgas Pangan terkait produk yang di salurkan Supplier melalui E-Warong itu kualitasnya kurang layak. Namun, bukannya direspon positif saya malah ditudingan provokator oleh JK petugas Satgas Pangan,” ungkapnya.

Dilanjutkan Abuy, dimana letak kesalahannya selaku Kepala Desa Bantar Jaya yang menyampaikan keluhan warganya terkait kualitas program bantuan non tunai melalui E-Warong malah dituding sebagai provokator.

“Situ, telah menyampaikan barang barang sembako yang kurang bagus berarti situ provokator,” ucap Abuy menirukan tudingan JK selaku Satgas Pangan.

Tudingan JK tersebut, tambah Abuy, sampai saat ini menjadi bahan pertanyaan besar di hatinya, apakah salah posisinya selaku Kepala Desa menerima laporan atau keluhan dari warganya sendiri selaku KPM penerima bantuan non tunai atau BPNT.

“Dari kejadian ini, saya meminta pihak Kementrian Sosial segera evaluasi ulang baik itu TKSK, Supplier maupun petugas E-Warong agar ada perubahan atau perbaikan kualitas sembako yang selama ini diterima KPM yang kurang layak untuk dikonsumsi manusia,” pungkasnya.

Terkait hal tersebut,  Koordinator TKSK Kabupaten Bekasi,  Ajat Sudrajat, dikonfirmasi POSKOTA.CO mengatakan,  pihaknya masih menunggu hasil investigasi Kementerian Sosial yang sudah turun ke lapangan untuk mengungkao kasus tersebut.

” Jadi kita belum bisa mengambil kesimpulan siapa yang salah siapa yang benar,” tukas Ajat.

Ajat sendiri juga berharap Tim Kemensos yangi investigasi  ke lapangan untuk sesegera mungkin mengungkap kasus ini,  supaya tidak ada saling tuduh antara satu dan yang lainnya,  antara satu pihak dengan pihak lainnya. (agus suzana)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *