oleh

Sengketa Lahan 45 Hektare di Pinang, PN Tangerang: Eksekusi Sesuai Prosedur

POSKOTA.CO – Pengadilan Negeri (PN) Tangerang angkat bicara sehubungan dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi lahan 45 hektare di Pinang, Kota Tangerang, beberapa waktu lalu. Eksekusi tersebut berakhir dua kubu massa terlibat bentrok.

Diketahui, sengketa lahan dengan perkara Nomor 357/Pdt.G/2020/PN.TNG antara Darmawan sebagai penggugat dan NV. LOA and CO sebagai tergugat akhirnya dimenangkan oleh Darmawan.

“Jadi gini, antara pihak penggugat dan tergugat ini sudah ada perdamaian sehingga perdamaian itu dituangkan didalam putusan. Berarti putusan itu putusan perdamaian,” terang Humas PN Tangerang, Arif Budi Cahyono ditemui POSKOTA.CO di kantornya.

Arif menjelaskan, didalam putusan perdamaian itu terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. NV. LOA and CO mendapat kompensasi tanah seluas 50.000 meter persegi dari objek yang disengketakan dan uang sebesar Rp100 juta.

“Putusan perdamaian sudah dibacakan oleh majelis hakim, setelah putusan itu dibacakan, maka perkara sudah dianggap ingkrah,” katanya.

Terhadap putusan perdamaian tersebut, kata Arif, pihaknya akhirnya memutuskan Darmawan sebagai pemenang perkara dan kemudian mengajukan permohonan eksekusi kepada PN Tangerang.

“Kami sudah memanggil sebanyak dua kali kepada para pihak dan memperingatkan untuk mematuhi isi putusan. Akan tetapi pihak tergugat tidak datang. Sehingga dilaksanakanlah eksekusi pada 7 Agustus 2020 itu,” ucapnya.

Arif menuturkan, hingga sejauh ini, ketika diperiksa tidak ada satu pun gugatan terhadap perkara. Namun ada surat dari PT Tangerang Matra Real Estate (TMRE).

“Dia (PT TMRE -Red) hanya mendasarkan kepada surat izin lokasi. Sedangkan surat izin lokasi itu bukan bukti hak kepemilikan. Sehingga PN Tangerang tetap bersikeras untuk melaksanakan eksekusi,” tuturnya.

“Saat eksekusi, menurut laporan Juri Sita atau yang melakukan eksekusi pihak BPN hadir. Maka tetap melaksanakan sesuai prosedur,” lanjut Arif.

Dengan tegas Arif menambahkan, jika ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa memberi hak atas objek sengketa yang sudah di eksekusi, dipersilahkan mengajukan gugatan kepada PN Tangerang.

“Kalau ada orang lain atau orang mana pun yang merasa bahwa memiliki hak atas objek diatas sengketa itu, silahkan mengajukan keberatan dengan cara melalui saluran hukum. Silahkan menggugat atau apapun ke pengadilan, silahkan,” imbuhnya.

Arif menambahkan, terkait pihak Kepolisian yang meminta eksekusi dihentikan lantaran surat dari BPN Kota Tangerang ada sembilan lahan yang digugat tidak terdaftar, kata Arif dengan tegas, bahwa lahan seluas 45 hektare itu terdaftarnya di BPN Provinsi Banten. Bahkan pelaksanaan eksekusi juga dihadiri pihak BPN sehingga PN Tangerang melaksanakan sesuai prosedur.

“Tanah seluas 45 hektare itu terdaftarnya di BPN Provinsi Banten,” pungkasnya.

Sebelumnya, antar kubu Frangky dengan Darmawan terlibat ketegangan saat eksekusi lahan seluas 45 hektare di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Saat itu perkara sengketa lahan dimenangkan oleh Darmawan Iskandar, pada Jumat (7/8/2020) lalu.

Akibatnya, keributan antar organisasi masyarakat (ormas) FBR di pihak Frengky dengan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) di pihak Darmawan pun terjadi. Bentrokan kedua ormas tersebut terjadi hingga meluas ke kawasan Tangerang Selatan. (imam/sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *