oleh

Sejumlah Warga Klaim Belum Terima Ganti Rugi Pembebasan Lahan Kampus UIII

POSKOTA.CO – Sejumlah warga yang mengklaim belum menerima ganti rugi dan uang kerohiman dalam pembebasan lahan pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) meminta bantuan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk mengubah kebijakan masalah ganti rugi lahan tersebut.

“Kami berharap pihak Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI dapat menjadi penengah dan membantu sejumlah warga penggarap lahan di kawasan kampus UIII, Kel. Cisalak, Cimanggis terkait ganti rugi atau uang kerohiman yang belum dibayar,” kata Ketua Badan Musyawarah Penghuni Tanah Verponding Seluruh Indonesia (BMPTVSI), Abdul Mannan saat pertemuan di kantor Balaikota Depok, Kamis (9/7/2020).

Paling tidak jajaran DPD RI dapat menjadi penengah dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk merubah kebijakan masalah ganti rugi atau uang kerohiman bagi para penggarap lahan di kawasan Kampus UIII yang sampai saat ini belum menerima ganti rugi atau uang kerohiman yang layak.

Menurut dia, jika tidak ada kesepakatan pihaknya mengaku akan menempuh jaur hukum untuk mencapai keadilan. “Kami ingin menuntut kebijakan dari presiden makanya kami mengadukan ke pengadilan,” katanya.

Sedangkan, Ketua BAP DPD RI, Zuhri M Syahzali, mengatakan dalam rapat dengar pendapat yang dilakukan DPD RI dengan penggarap lahan, Kementerian Agama RI dan Pemkot Depok sebetulnya ke dua belah pihak sangat mendukung pembangunan Kampus UIII.

“Hanya masalah uang ganti rugi atau uang kerohiman yang belum ada titik temu terhadap besarannya,” ujarnya yang menambahkan masih ada pertemuan lanjutan terkait masalah itu jika tidak juga ada kesepahaman tentunya akan melalui jalur hukum.

Sedangkan, Asisten Hukum dan Sosial Kota Depok, Sri Utomo, mengatakan Pemerintah Kota Depok telah menindak lanjuti musyawarah bersama antara warga yang terdampak pembangunan, Kemenag selaku pelaksana dan pemerintah daerah. “Kami pernah mempertemukan Perwakilan Pemkot Depok untuk berdialog dengan masyarakat, dikumpulkan di kantor kelurahan, dan kantor pemerintah,” tuturnya. (anton/sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *