oleh

Sanksi Tandu Pelanggar PSSB Layak Jenazah Covid-19, Melanggar Perbup

POSKOTA.CO – Pemerintah Kabupaten Bogor tidak main-main dengan pelanggar PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Pra AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru).

Masyarakat yang kedapatan tidak memakai masker di area publik, maka diberi sanksi. Pelanggar aturan protokol kesehatan ini, lalu digotong petugas Satpol PP di atas tandu, layaknya jenazah Covid-19 yang hendak dibawa ke TPU untuk dimakamkan.

Sanksi bagi pelanggar aturan PSBB yang menyeramkan ini menuai pro dan kontra. Mayoritas warga mendukung langkah Bupati Bogor ini, tapi ada juga sekelompok orang yang tak setuju.

Pengamat sosial politik Bogor, Yusfitriadi, angkat bicara terkait sanksi yang diberikan Satpol PP Kabupaten Bogor dengan menggotong pelanggar protokol kesehatan di atas tandu layaknya jenazah Covid-19.

Bagi Yusfitriadi, sanksi yang diberikan Satpol PP Kabupaten Bogor saat razia masker di area Stadion Pakansari Cibinong, Minggu (6/9/2020), menyeramkan.

Yusfitriadi melihat sanksi tersebut sama sekali tidak relevan dan melanggar Peraturan Bupati No 52 Tahun 2020. Pada Perbup pasal 11 ayat 1 dan 2, sanksi yang tertera di sana hanya tiga yakni, teguran lisan lalu kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dan denda Rp100 ribu.

Penerapan sanksi selain ketiga hal tersebut yang tertuang dalam perbup, jelas pelanggaran yang dilakukan secara terbuka. Selain itu sama sekali tidak substansial dan tidak produktif bahkan cenderung memberikan tekanan psikologis yang berlebihan.

Sanksi yang menyeramkan ini juga, bisa berdampak pada percepatan penularan Covid-19. Sanksi ini akan membentuk klaster baru.

“Kenapa saya katakan muncul klaster baru. Coba kita berpikir sederhana saja, ketika ada lima orang saja yang diberikan sanksi sama dengan menggunakan peti jenazah (tandu-red) yang sama dan dari yang ditandu, ada yang sudah terdampak Covid-19. Pasti menular. Hal lain, di lokasi penerapan sanksi sama sekali tidak ada rapid dan swab test, sehingga tidak akan teridentifikasi warga yang kena sanksi terinfeksi atau tidak. Maka potensi penyebaran Covid-19 justru akan lebih kuat,” tuturnya.

Untuk itu, ia meminta Bupati Bogor Ade Yasin untuk menegur Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor secara tegas, karena sudah jelas melanggar perbup.

“Saya setuju sepakat dan mendukung kebijakan pemberlakuan sanksi bagi siapa pun yang melanggar peraturan yang tidak melaksanakan protokol kesehatan. Tapi sanksi tersebut, harus sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif. Di luar itu, tidak boleh,” tegasnya.

Penerapan sanksi bagi masyarakat yang tidak melaksanakan protokol kesehatan hanya terjadi di tempat-tempat yang menjadi simbol Kabupaten Bogor juga tidak maksimal.

Karena potensi menimbulkan klaster baru akan terjadi di mana pun. Sehingga penerapan sanksi tersebut terkesan pencitraan untuk menggugurkan kewajiban aparat sudah bekerja.

“Datang ke pasar pasar, sarana transportasi, pengguna kendaraan umum dan pribadi, tempat tempat bekerja dan berkakivitas masyarakat penerapan sanksi itu tidak terjadi,” ujarnya.

Operasi masker di Stasiun Pakansari, langsung dipimpin Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridho sambil menambahkan, dirinya meminta kepada semua anggota Satpol PP Kabupaten Bogor baik yang di kabupaten maupun yang di kecamatan agar selalu masif melakukan razia masker. (yopi)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *