oleh

PKL Kemayoran Gempol Kurang Diawasi, Lingkungan Jadi Semrawut

POSKOTA.CO – Waduh.. kerumunan pengunjung di lokasi Pedagang Kaki-5 liar, Jalan Kemayoran Gempol (H. Ung), Kebon Kosong, Kemayoran kembali viral.

Pasalnya, kerumunan di lokasi kawasan ini, lantaran tidak ada petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berjaga-jaga di tengah wabah pandemi Covid 19.

“Duhh, kerumunan gituh, banyak lapak pedagang kuasai Fasilitas Umum (Fasum) seperti trotoar dan bahu jalan, bikin macet jadi nggak bisa lewat karena kerumunan begitu. Selain itu, pedagang mengabaikan protokol kesehatan Covid 19 seperti tidak pakai masker,” cetus Arie (48) warga Kecamatan Kemayoran, Sabtu (29/8/2020).

Hal senada juga dikeluhkan, Herman (52) warga lainnya, aparat kecamatan dan kelurahan seharusnya tanggap dengan situasi kerumunan itu, jangan sampai menjadi cluster penyebaran covid 19.

Picu kerumunan pengunjung dan abaikan protokol kesehatan Covid 19 di lokasi pedagang Jalan Kemayoran Gempol (H. Ung) Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Gambar diambil pada pukul 20.15 Wib, Sabtu (29/8/2020 (van)

“Pemerintah setempat harus menggelar Operasi Tertib Masker (Optibmas) di kawasan pedagang itu, sehingga tidak terjadi kerumunan begitu,” tandasnya.

Tokoh masyarakat, Budi menegaskan, keberadan kerumunan di lokasi pedagang, Jalan Kemayoran Gempol lantaran aparat setempat sudah kelelahan dalam penanganan covid 19.

Begitu juga, kata Budi penegakan Peraturan Daerah (Perda) nomor: 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum) tidak dilaksanakan di kawasan ini.

“Contoh nya banyak pedagang berjualan di trotoar hingga jalan dibiarin. Sehingga kawasan lingkungan jadi awut-awutan. Nggak ada pengawasan dan penertiban terhadap kedisiplinan warga masyarakat untuk social disdancing maupun menggunakan masker karena Pemprov DKI hanya sekedar mengimbau soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tanpa memobilisasi perangkatnya agar program PSBB ini berjalan sesuai tujuan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan,” ungkap tokoh ini.

Akhirnya PSBB, sambung Budi terkesan imbauan yang sekedar main-main untuk menggugurkan kewajiban saja. “Perpanjangan PSBB seperti terompet tanpa suara,” tandasnya.

Sementara itu, Kasatpol PP Provinsi DKI, Arifin saat dihubungi telepon, orang nomor satu di lingkungan Satpol PP ini tidak menanggapi. (van/sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *