oleh

Ombudsman Soroti Imigran Timteng di Puncak, Bupati Bogor Beraksi

POSKOTA.CO – Ombudsman RI menyoroti keberadaan imigran asal Timur Tengah, Asia Selatan maupun benua Afrika maupun lainnya di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor. Ombudsman khawatir akan terjadinya mal administrasi di wilayah ini.

Atas pernyataan Ombudsman ini, Bupati Bogor, Ade Yasin bereaksi. Ia langsung meminta, agar ribuan imigran tersebut dipindahkan ke kecamatan lain seperti Kecamatan Gunung Sindur.

Menurut Ade Yasin, Pemkab Bogor saat ini dibuat repot dalam mengawasi ribuan imigran di kawasan wisata Puncak.

Lokasi yang di huni para imigran, diakui Bupati merupakan tempat wisata. Untuk itu, harus ada solusi berupa pemindahan ke Kecamatan Gunung Sindur atau kecamatan lainnya.

“Pemkab Bogor siap menyediakan lahan sementara bagi pemerintah pusat dalam hal ini Kantor Imigrasi atau KemenkumHAM yang akan membangun gedung penampungan baru bagi imigran,”kata Ade kepada wartawan, Senin (3/8/2020).

Menurutnya, lahan tersebut bisa berupa pinjam pakai. Sementara pembangunan gedung penampungam menjadi kewenangan pemerintah pusat atau kementerian terkait.

Pernyataan Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan bahkan mengaku, jika selama ini pihaknya jarang berkomunikasi perihal pengawasan imigran yang tinggal di Puncak atau daerah sekitar.

“Selama ini secara pribadi, saya tidak pernah dikunjungi Kantor Imigrasi Bogor untuk menanyakan perihal imigran. Ke depan, ayo kita bareng-bareng dan kompak dalam melaksanakan pengawasan para imigran,” kata Iwan.

Mengenai tidak adanya Perda yang mengatur penulisan bahasa pada papan reklame terutama banyaknya reklame berbahasa Arab di Kampung Kaleng, Iwan membantah karena Kabupaten Bogor sudah memiliki Perda Ketertiban Umum Nomor 4 Tahun 2015.

“Kalau memang mau ditertibkan maka kita bisa kok menggunakan Perda Ketertiban Umum Nomor 4 Tahun 2015, namun kami ada pertimbangan lain karena yang banyak melanggar itu imigran yang berekonomi lemah,” ujarnya.

Kepala Satpol PP Agus Ridho mengungkapkan jajarannya siap menertibkan reklame ilegal dan yang tidak sesuai aturan bahasa maupun estetika.

“Kami akan meminta Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dam Pertanahan (DPKPP) untuk memberikan data reklame yang melanggar aturan. Satpol PP siap melakukan penataan dan penertiban,” kata Agus. (ymd/sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *