oleh

LAMI Apresiasi DPP Gerindra atas Penggantian Ketua DPRD Kabupaten Bekasi

POSKOTA.CO – Aria Dwi Nugraha dicopot jabatannya sebagai ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Pencopotannya sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor 08 143/kpts/DPP-GERINDRA/2020, yang ditandatangani Ketua Umum Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani tertanggal 4 Agustus 2020, tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Periode 2020-2024.

Jabatan ketua DPRD Kabupaten Bekasi kemudian oleh DPP Partai Gerindra dimandatkan kepada HM BN Holik Qodratullah.

Aria dicopot dari jabatannya terkait Pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022, di mana juga  sebelumnya sudah ada nota kesepakatan bersama antara DPRD dan Kemendagri untuk mengkaji ulang  Pemilihan Wakil Bupati Bekasi tersebut karena ada ketentuan administrasi dan prosedur yang dilanggar.

Namun kesepakatan tersebut dilanggar Aria dalam kedudukannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dengan tetap menggelar Pemilihan Wakil Bupati  Bekasi  pada Rabu (18/3/2020).  Pada pemilihan tersebut HM Marjuki terpilih sebagai Wakil Bupati Bekasi dengan perolehan 40 suara,  sedangkan saingannya, dr Tuty Nurcholifah Yasin, tidak mendapat suara sama sekali

Mengomentari hal tersebut, Ketua Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia ( LAMI) Jonli Nahampun mengapresiasi DPP Partai Gerindra yang cepat tanggap atas kesalahan kadernya,  Aria Dwi Nugraha yang dinilainya telah mengingkari nota kesepahaman DPRD Kabupaten Bekasi dan Kemendagri tersebut.

“Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia mengapresiasi langkah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya  yang sangat peka  atas kericuhan politik yang terjadi terkait Pemilihan Wakil Bupati Bekasi tersebut,”  ujar Jonli.

Seraya mengucapkan selamat kepada ketua baru DPRD Kabupaten Bekasi, HM BN Holik Qodratulla, Jonli juga berharap kasus tersebut menjadi pembelajaran politik yang berharga bukan hanya bagi ketua, tetapi juga bagi semua anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

Selain itu,  lanjut Jonli,  perubahan unsur pimpinan DPRD hendaknya dimaknai sebagai langkah optimalisasi kader dalam mengemban tugas partai. (agus suzana)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *