oleh

Kementerian Agraria Tata Ruang Akan Bongkar Vila Tanpa Izin di Kawasan Puncak

POSKOTA.CO – Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, akan melakukan penataan ulang kawasan.

Agar program ini terlaksana dan terealisasi, ratusan bangunan berupa vila ataupun lainnya akan ditertibkan Project Management Office (PMO) Penataan Ruang Kawasan JabodetabekPunjur bentukan Kementerian.

Vila megah dan bangunan jenis lainnya diketahui tidak memikili ijin. Terdapat banyak pejabat dan jenderal serta pengusaha dan wakil rakyat memiliki bangunan tanpa IMB di kawasan ini.

Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, penertiban bangunan liar disertai pembongkaran bangunan hingga pemberian sanksi kewajiban penanaman pohon hingga pembangunan sumur resapan bagi pemilik vila liar.

Sanksi ini penting, karena untuk mengembalikan fungsi kawasan puncak sebagai wilayah resapan air, guna menanggani permasalahan bencana banjir maupun tanah longsor.

“Bagi pelanggar pemanfaatan ruang di kawasan Puncak atau daerah resapan air, akan ditindak PMO Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur. Langkah tegas perlu dilakukan. Kami lakukan ini, demi mengembalikan fungsi lahan sebagai resapan air, guna menanggani masalah banjir dan longsor yang kerap terjadi jika hujan deras melanda kawasan wisata ini,” kata Sofyan Djalil kepada wartawan, Selasa (28/7/2020).

Ia menerangkan para pemilik bangunan liar dan pelanggar aturan melebihi koofisien dasar bangunan (KDB) akan dikenai sanksi berupa kewajiban penanaman pohon atau dan pembangunan sumur resapan.

Menteri Sofyan kembali menegaskan, bangunan liar yang berdiri di atas lahan garapan, akan bongkar bangunannya.

Bagi bangunan yang berdiri sesuai peruntukan dan jelas memiliki IMB, maka akan dulegalkan, dengan syarat daerah resapannya minimal harus 70 persen.

“Bangunan salah peruntukan dan tidak punya IMB, dibongkar. Yang sesuai kita minta resapan airnya minimal 70 persen. Bagi pelanggar aturan over KDB, kami akan kenakan sanksi berupa kewajiban menanam pohon dan membangun sumur resapan,” tegas Menteri.

Kembali Menteri Sofyan menjelaskan, untuk menertibkan bangunan liar atau penegakan aturan tata ruang atau KDB di kawasan Puncak, Bogor, PMO Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur akan melibatkan TNI/Polri.

“Penangganan masalah banjir kita lakukan dari hulu dan hilir. Untuk efektifitas penertiban bangunan liar tata ruang atau KDB di Kawasan Puncak, tim PMO Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur, kami akan melibatkan Polri dan TNI,” jelas Sofyan.

Bupati Bogor, Ade Yasin kepada wartawan menyambut baik akan ditertibkannya bangunan liar di Kawasan Puncak. Pemkab Bogor lanjut Bupati Ade, siap bekerjasama dengan Pemprov Jawa Barat maupun pemerintah pusat.

Ade Yasin mengaku, total bangunan liar di kawasan wisata puncak saat ini ada 2.300 unit bangunan. Namun ia menegaskan, sebelum program Menteri dilakukan, dirinya akan melakukan inventarisir kembali bangunan di puncak.

“Saya minta koordinasi dan inventarisasi dalam penertiban bangunan liar. Kita akan melihat apakah peruntukan atau fungsi tanahnya memang benar-bebar untuk resapan air atau bukan. Kami siap bekerja sama dalam upaya penataan ruang di kawasan puncak,” ujar Ade Yasin. (ymd/sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *