oleh

Kemayoran ‘Sarang’ Bangunan Bermasalah

POSKOTA.CO – Semakin marak dibangun, petugas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) Kecamatan Kemayoran kerjanya omong doang (omdo). Pasalnya, di wilayah Kecamatan Kemayoran pembangunan bermasalah alias melanggar semakin tumbuh subur dibangun pemborong maupun pemilik bangunan nakal.

Meski begitu, Kepala Sektor (Kasektor) CKTRP Kecamatan Kemayoran Reza saat dikonfirmasi POSKOTA.CO mengaku, bahwa CKTRP sudah menindak seluruh pembangunan melanggar sesuai dengan prosedur tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengawasan bangunan.

“Seluruh bangunan yang melanggar dan tidak sesuai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) itu sudah ditindak semuanya,” ucap Reza di kantornya, Selasa (8/9/2020).

Tindakan terhadap seluruh pembangunan yang melanggar di wilayah Kecamatan Kemayoran, kata dia, mulai dari segel, Surat Peringatan (SP) dan SPB sudah dilakukan.

“Pembangunan melanggar sudah ditindak. Pokoknya, tinggal tunggu dibongkar petugas Satpol PP Jakarta Pusat, karena tugas CKTRP hanya menindak bangunan melanggar kemudian mengusulkan rekomendasi teknis (rekomtek),” ujarnya.

Pembangunan puluhan unit rumah di Jalan Kepu Dalam VII, Kemayoran, Jakarta Pusat dilanjutkan meski tidak sesuai IMB. (van)

Sementara itu, pembangunan puluhan unit rumah tinggal minimalis seperti cluster terletak di Jalan Kepu Dalam VII dikebut para pekerja kuli bangunan, meskipun pembangunan tersebut tidak sesuai IMB. Selain itu, pembangunan melanggar Garis Sepadan Bangunan (GSB) juga bertengger seperti pembangunan kontruksi baja di Jalan Kepu Timur.

Tokoh masyarakat Kemayoran, Budiman menyatakan, terkait dengan pembangunan bermasalah di wilayah Kecamatan Kemayoran karena kinerja petugas CKTRP mulai dari tingkat kecamatan, suku dinas (sudin), dan dinas tidak menjalankan tupoksi pengawasan bangunan karena kerapkali ‘masuk angin’.

“Bilangnya sudah ditindak seluruh bangunan melanggar. Coba lihat itu pembangunan cluster di Kemayoran dibangun terus, walaupun tidak sesuai IMB berarti kan ada apa-apanya dengan petugas CKTRP,” tandasnya, Rabu (9/9/2020).

Tokoh ini juga mendesak agar Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengganti seluruh jajaran CKTRP sebelum pembangunan di wilayah Kemayoran dinilai publik marak sarang bangunan bermasalah. (van)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *