oleh

Gerobak dan Lapak PKL Bermunculan di Gambir dan Menteng, Satpol PP-nya Tidak Punya Kemampuan

-Megapolitan-195 views

POSKOTA.CO – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Provinsi DKI Jakarta Arifin diminta menempatkan petugas Satpol PP ditingkat kecamatan di wilayah Jakarta Pusat yang berdedikasi dan memiliki track record dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum (Tibum) nomor: 8 tahun 2007.

Pasalnya, ada beberapa Pelaksana Tugas (PLT) Kasatpol PP di dua Kecamatan Gambir dan Menteng yang dinilai publik tidak mampu menjalankan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum (Tibum) nomor: 7 tahun 2008. Hal tersebut berdasarkan pantauan POSKOTA.co di wilayah dua kecamatan antara Gambir dan Menteng.

Seperti di kawasan Gambir, kolong layang stasiun Juanda, bahu jalan dan pagar pembatas kumuh dan berantakan, lantaran banyak lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) dan gerobak pemulung persisnya terletak disamping kawasan wisata religi Masjid Istiqlal tidak pernah disentuh.

Sedangkan, di Menteng, keberadaan pedestrian dan trotoar terletak di Jalan Agus Salim, Sabang, Kebon Sirih maupun kawasan Stasiun Gondangdia juga mengalami kekumuhan, banyak lapak PKL dan parkir yang dibiarkan bertambah liar.

Menanggapi hal tersebut, tokoh masyarakat Budiman mengatakan, kinerja Satpol PP menurun drastis alias loyo karena, ada dua faktor pertama pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) selama pandemi Covid 19. Dan yang ke dua, masih belum berpengalaman tidak ada Track Record sebagai pemimpin di tingkat kecamatan.

“Kasatpol PP DKI harusnya tidak tinggal diam dengan keadaan di wilayah. Apalagi ada keluhan dari warga masyarakat sebagai pengguna jalan maupun pejalan kaki,” tegas Budiman, Sabtu (01/8/2020) sore.

Lanjut tokoh ini menerangkan, Fasilitas Umum (Fasum) banyak yang berubah fungsi menjadi lapak pedagang dan lain-lain karena dibiarkan oleh penegak Perda. “Kalau sudah banyak mengeluh bekerja berarti tidak punya kemampuan. Harusnya jangan lagi dipertahankan ganti saja dengan yang mau kerja dan pejabat difinitif jangan PLT,” tegasnya. (Van)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *