oleh

Diduga Terlibat Korupsi Dana BOS, Enam Kepala Sekolah Ditahan Jaksa

POSKOTA.CO- Sepandai-pandai tupai melompat, pasti suatu saat dia akan terjatuh. Hal yang sama berlaku atas enam kepala sekolah di Kota Bogor.

Dengan memainkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), mereka akhirnya kena batunya.

Enam kepala sekolah yang diduga terlibat korupsi dana BOS untuk Sekolah Dasar (SD) sejak tahun 2017 hingga 2019, akhirnya ditangkap Kejaksaan Negeri Kota Bogor.

Status tersangka yang disandang oleh enam Kepsek ini, berlaku Kamis (23/7/20). Kejaksaan lalu menitipkan para tersangka ke Lapas Pledang guna menjalani penahanan selama 20 hari kedepan.

Enam tersangka masing-masing MB, S, DNI, G, D dan B. Para tersangka merupakan ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) di enam kecamatan di Kota Bogor.

Sebelum enam kepsek ditetapkan tersangka, institusi Korps Adhyaksa telah lebih dulu menetapkan tersangka JRR yang merupakan kontraktor atau penyedia pengadaan soal ujian tengah semester (UTS) ujian semester, try out, ujian kenaikan kelas dan ujian akhir sekolah (UAS) di seluruh sekolah dasar.

“Kemarin kami sudah menetapkan satu tersangka dari kontraktor penyedia. Dan hari ini kami lakukan penahanan terhadap enam ketua K3S. Mereka kami tahan 20 hari ke depan,” kata Kepala Kejari Kota Bogor, Bambang Sutisna didampingi Kasi Pidsus, Rade Satya Parsaoran dan Kasi Intelijen, Cakra Yhuda kepada wartawan.

Dari hasil penyidikan, kata Bambang, keenam tersangka ini yang berkomunikasi aktif melalui telepon genggam dengan JRR selaku kontraktor penyedia pada SD se-Kota Bogor selama tiga tahun.

“Kerjasamanya di situ. Mereka antara K3S dengan penyedia kolaborasi dalam pengadaan soal tersebut, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara Rp17,1 miliar,” kata Bambang.

Dalam kasus ini negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp17,1 miliar. Diakui Bambang, seharusnya pengolahan dana BOS untuk kegiatan-kegiatan tersebut dikelola oleh komite sekolah dan dewan guru.

“Tapi ini dikelola oleh K3S tanpa sepengetahuan pihak komite sekolah. Padahal, seharusnya yang mengelola komite sekolah dan dewan guru,” ungkapnya.

Bambang mengatakan, dari enam tersangka, satu di antaranya telah mengembalikan uang sebesar Rp75 juta. Disamping itu, pihaknya juga telah menyita barang bukti berupa satu unit mobil dan sejumlah dokumen berkaitan perkara ini.

Dari enam K3S yang ditetapkan tersangka dan mulai ditahan itu, ada yang masih aktif sebagai kepala sekolah dan ada yang sudah pensiun (ASN).

Dia menegaskan, pihaknya akan melihat dulu bukti perkembangan dari kasus ini apakah ada keterlibatan pihak lain.

“Yang jelas kita hari ini langsung bergerak untuk kegiatan selanjutnya dan kami akan mengejar asetnya,” ujarnya.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 dan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun. (ymd/sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *