oleh

Dalih Biaya Administrasi, Bansos Covid-19 Dipotong Rp50 Ribu hingga Rp100 Ribu di Bogor

POSKOTA.CO – Suara-suara bernada protes dari penerima manfaat bantuan Kemensos RI terkait Covid 19 terus bermunculan.

Pungutan uang Rp50 ribu hingga Rp100 ribu/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan alasan administrasi kian nyaring di suarakan.

Polisi Polres Bogor bersikap. Langkah pemanggilan dilakukan. Hal ini guna mengantisipasi timbulnya gangguan Kamtibmas.

Informasi yang didapat, pelaku pungutan berdalil sebagai syarat menebus bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Kasus terbaru, warga penerima manfaat BST Kemensos RI di Desa Cibadung mengeluh adanya potongan tersebut.

Camat Gunung Sindur, Yodie MS Ermaya lalu bersikap. Yodie mengatakan, pihak Muspika Gunung Sindur akan segera meminta keterangan dan klarifikasi kepada semua pihak terkait, baik yang melakukan dan mengetahui proses pengajuan serta penyaluran bansos tersebut.

“Senin (3/8/2020) semua pihak akan kami kumpulkan untuk klarifikasi guna mendapat kejelasan persoalan ini. Jangan sampai timbul hal-hal lain. Kegelisaan warga penerima manfaat harus strap-on,” kata Yodie MS. Ermaya, Minggu (2/8/2020) kepada wartawan.

Yodie menambahkan, beberapa pihak yang akan dikumpulkan dan dimintai keterangan di antaranya koordinator pelaksana kegiatan, Pemerintah Desa Cibadung, Ketua TKSK Gunung Sindur serta beberapa warga.

Camat menegaskan, klarifikasi sangat penting untuk mengetahui kebenaran adanya informasi pemotongan bansos secara detail dan komprehensif.

“Karena ini menyangkut lembaga kementerian atau pemerintahan, yang berkaitan dengan kinerja dan tanggungjawab aparatur negara. Kami kejar nanti siapa yang potong uang BST jika benar ada,” ujarnya.

Camat menegaskan, selama ini berbagai program bantuan sosial yang bersumber dari pemerintah, sudah pasti akan terawasi dan terkoordinasi dengan jajaran aparatur pemerintahan mulai dari tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga ke Pemkab Bogor.

Hal ini dilakukan, dalam rangka penerapan transparansi (keterbukaan) dan tanggungjawab kinerja pemerintah.

Namun terkait pemotongan BST saat pandemik corona melanda Indonesia, isu pemotongan bantuan, banyak terdengar.

Menurut Camat, seluruh data bansos akan terintegrasi dalam satu kesatuan, seperti selama ini ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Kalau ada pemotongan, kita klarifikasi besok,” ujarnya. (ymd/sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *