oleh

Cegah Covid-19, Seluruh Pegawai Kota Depok Dilarang Dinas Luar Daerah

POSKOTA.CO – Terkait semakin maraknya penyebaran Covid-19 di Kota Depok serta upaya pencegahan maupun penanganan virus Corona seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai Kota Depok untuk sementara waktu dilarang melakukan perjalanan dinas luar daerah.

“Larangan untuk sementara tugas dinas luar daerah ada dalam poin 9 dari 11 poin surat edaran (SE) No 443/408-Huk/GT tentang peningkatan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kota Depok mulai 31 Agustus 2020 lalu,” kata Wali Kota Depok Mohammad Idris dalam surat edaran terkait penanganan terhadap penyebaran Covid-19, Kamis (3/9/2020).

Ada 11 poin yang disebutkan dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 antara lain, pertama: pembatasan untuk pelaku usaha toko, rumah makan, kafe, minimarket, midimarket, supermarket dan mal dengan jam operasional hingga pukul 18.00 WIB. Lalu bagi layanan pesan antar hingga pukul 20.00 WIB. Kedua, seluruh aktivitas sosial warga dibatasi hingga pukul 20.00 WIB, dan untuk camat, lurah bersama tiga pilar, RT-RW agar melakukan optimalisasi Kampung Siaga Covid-19.

Ketiga, melaksanakan optimalisasi ini seperti melakukan pendataan pekerjaan warga, pengawasan keluar masuk tamu, penerapan protokol kesehatan secara ketat terhadap warganya. Keempat, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok untuk memaksimalkan aplikasi Kampung Siaga Covid-19 sebagai sarana pengaduan warga.

Menurut dia, untuk poin kelima, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dan kepala perangkat daerah terkait, lurah dan camat bersama tiga pilar mengoptimalkan pelaksanaan Pembatasan Sosial Kampung Siaga Covid-19 berbasis RW (RW-PSKS). Optimalisasi ini pada wilayah RW yang ditetapkan sebagai RW PSKS.

Selanjutnya, poin enam, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bersama TNI dan Polri melakukan pengawasan dan penertiban penegakan disiplin protokol kesehatan secara tegas, baik terhadap individu, kelompok maupun lembaga dalam semua aktivitas yang sudah diatur dengan protokol kesehatan. Poin tujuh, Kepala Dinkes juga meningkatkan swab test massal pada kasus kontak erat, suspek dan sasaran prioritas lainnya yang ditetapkan.

“Poin delapan, seluruh kepala perangkat daerah dan pimpinan perusahaan BUMN/BUMD/swasta yang berada di wilayah Kota Depok mengoptimalkan pelaksanaan Work From Home (WFH) dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan,” ujarnya sambil melanjutkan, untuk poin kesembilan seluruh ASN Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk sementara tidak diperbolehkan melakukan perjalanan dinas luar daerah kecuali dalam kondisi kedaruratan dengan izin Wali Kota, serta semua kegiatan rapat dilaksanakan secara virtual atau daring.

Sedangkan poin kesepuluh, imbuh dia, diharapkan seluruh masyarakat Kota Depok dalam melaksanakan aktivitas untuk melaksanakan ‘personal lockdown’. Misalnya melalui penggunaan masker, menjaga jarak fisik, selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan menghindari kerumunan keramaian. Dan poin sebelas, seluruh ketentuan SE yang dikeluarkan mulai 31 Agustus 2020 hingga batas waktu yang ditentukan kemudian. (anton)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *