oleh

Bansos Pemprov DKI dan Perpanjangan PSBB Transisi Ada Apa?

-Megapolitan-177 views

POSKOTA.CO – Ramai diperbincangkan soal Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di tengah pandemi Covid-19.

Berikut penelusuran POSKOTA.co ketika menelusuri pendistribusian paket sembako Bansos Pemprov DKI Jakarta untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di tingkat RT dan RW di wilayah Jakarta Pusat.

Carut-marut begitulah kalimat yang dilontarkan tentang pendistribusian paket bansos dari Pemprov DKI Jakarta ini dikabarkan menjadi perbincangan hangat para ketua RT/RW di DKI Jakarta.

Meski demikian, para ketua RT/RW garda terdepan dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat bawah ini lebih memilih mengelus dada, walaupun kerapkali disalahkan warga penerima bansos itulah penuturan mereka kepada POSKOTA.co.

Berikut komentar keluh-kesah para ketua RT/RW di wilayah Jakarta Pusat, saat dimintai tanggapan tentang pendistribusian Bansos.

Misalnya, Dadi Sunardi ketua RT 020/03 Serdang mengatakan, di lingkungan kami, alhamdulillah tidak ada komplain warga, hanya saja masalah data penerima yang kurang akurat. “Seperti data penerima bansos pertama dikoreksi, tapi penerimaan berikutnya tetap saja itu lagi,” ucapnya.

Hal yang sama juga diungkapkan, Ketua RT 015/01 Kebon Kosong Philip mengaku, keluhan saat ini Bansos Pemprov DKI Jakarta belum turun lagi. “Kalau bansos tahap pertama, kami kan enggak tahu datanya dari mana, karena kami hanya tinggal mendapat data yang isinya memang cocok dengan nama-nama warga yang ada di wilayah,” kata Philip.

Untuk periode yang berikut, tambah Philip, setelah tahap pertama datanya berantakan. “Kalau dengan data yang tidak jelas sepertinya sudah empat atau lima kali. Sedangkan, data yang enggak jelas berupa sembako dua kali dan beras dua kali,” bebernya.

Sedangkan, Ghurabilah ketua RW 06 Kebon Kosong mengatakan, keluhan pendistribusian bansos banyak sih. “Pemprov DKI datanya banyak yang engak tepat. Seperti suami istri ketukar antara kolom RT dan kolom RW. “Tapi isi Bansos Pemprov DKI makin baik sekarang. Jauh lebih baik dari bulan April. Malah lebih bagus dari bansos pemerintah pusat yang makin enggak jelas,” ungkapnya.

Sementara itu, Topik ketua RT 06/01 Kebon Kosong juga mengatakan, sistem pendistribusian dari tahap ke tahap banyak yang carut-marut. “Keluhan mah banyak banget seperti tidak sesuai dengan jadwal dan jumlah yang diterima tidak sesuai dengan jumlah warga. Kami sering sekali disalahkan sama warga seperti mau diadu domba dengan warga,” tandasnya.

Di wilayah Paseban, Ari Prianto ketua RW 01 Paseban mengatakan, sejauh ini untuk distribusi tidak ada kendala, jika ada keterlambatan bisa dimaklumi satu hingga dua hari.

“Yang menjadi kendala adalah, isi dari paket sembako bansos tersebut. Terkadang dipaksakan atau mungkin ada ketidaksesuaian antara budget sembakonya dengan isi yang ada di dalamnya,” tandasnya.

Meski demikian, ia tidak ingin berburuk sangka, Namun diperlukan pengawasan dari isi sembako yang diberikan harus sesuai dengan budget yang dianggarkan pada akhirnya, warga paling bawah yang berhak menerima, disembarangkan.

“Awalnya berantakan, karena Gubernur DKI Jakarta perintahkan untuk data susulan. Maka button up usulannya dari warga, RT/RW, kelurahan, kecamatan, wali kota, provinsi,” tandasnya.

Menanggapi soal pendistribusian Bansos Pemprov DKI Jakarta yang menjadi perbincangan hangat itu. Tokoh masyarakat Jakarta Pusat, Budiman menegaskan, anggaran bansos yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta akan terus bergulir selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diperpanjang oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 386 Tahun 2020.

Menurut Budiman, kenyataannya, bansos tersebut dari tahap ke tahap tidak jelas pendistribusiannya. Bahkan hingga awal Agustus ini baru turun tahap ke-3.

“Saat ini, jumlah Bansos APBD DKI Jakarta turun drastis menjadi kurang lebih 25-60 persen dari bansos awal yang didistribusikan di bulan April 2020 lalu, dan tidak memiliki data daftar nama-nama warga si penerima di bulan-bulan berikutnya,” ungkapnya, Minggu (2/7/2020).

Sehingga bansos itu, sambung Budiman, menjadi bola liar di tangan para ketua RT/RW yang justru kebingungan untuk diserahkan ke siapa. “Seharusnya acuannya adalah SK Gubernur, di mana penerima bansos ini yang sudah ditetapkan bukan malah berubah-ubah data dari tahap ke tahap berikutnya,” ujarnya mengkritik.

Seperti diketahui, sambung Budiman, Dinas Sosial DKI Jakarta menerbitkan brosur bansos setiap bulan, yang tertulis kolaborasi Kemensos dengan Pemprov DKI Jakarta dengan target penerima bansos 2,4 juta meliputi penerimaan bantuan Kemensos 1,3 juta dan penerima bantuan DKI Jakarta 1,1 juta selalu berubah-ubah.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Irmansyah saat dikonfirmasi tentang pendistribusian bansos Covid-19 tahap ke-5, kolaborasi Kemensos dengan Pemprov DKI Jakarta melalui telpon seluler tidak menjawab. (van)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *