oleh

Bangunan di Jalan Industri III Gunung Sahari Utara Melanggar IMB, Dinas CKTRP ‘Cuek’

POSKOTA.CO – Warga Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat mempertanyakan pembangunan melebihi ketinggian atau tidak sesuai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terletak di bilangan Jalan Industri III, Gunung Sahari Utara, Sawah Besar.

Pasalnya, keberadaan bangunan dimaksud itu pengerjaan pembangunannya dikebut para pekerja kuli bangunan. Meskipun, secara kasat mata melanggar IMB, namun malah dicuekin petugas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) Jakarta Pusat.

“Kami mempertanyakan IMB yang terpasang di lokasi, karena pembangunan baru penggunaan rumah kos untuk enam lantai. Tapi dibangun lebih dari enam lantai,” ungkap Rahmat (47), warga Sawah Besar, Kamis (13/8/2020).

Hal senada juga dilontarkan, Rusli, warga lainnya, semenjak ada pandemi Covid-19, para pemborong dan pemilik bangunan nakal ini dengan leluasa memanfaatkan pengerjaan bangunan.

“Ngeri banget pembangunan melanggar kian hari bertambah liar. Malah dicuekin petugas CKTRP Jakpus. Seharusnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan jangan seperti anak buahnya juga membiarkan bangunan bermasalah tambah banyak,” tandasnya.

Sementara itu, Kasudin CKTRP Jakarta Pusat Zulkifli Arby saat dikonfirmasi soal pembangunan melanggar di Jakarta Pusat kerapkali menghindar dan sering ngumpet dari pertanyaan para kuli tinta. Bahkan, jajaran Sudin CKTRP Jakarta Pusat mulai dari kepala seksi (kasi) sulit dihubungi malah ngeblok nomor WhatsApp (WA) saat dikonfirmasi soal maraknya pelanggaran pembangunan di Jakarta Pusat.

Begitu pula jajaran pejabat teras di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat enggan berkomentar terkait maraknya pembangunan melanggar.

Sebelumnya, tokoh masyarakat Jakarta Pusat, Budiman, mengritik habis kinerja jajaran Sudin CKTRP Jakarta Pusat serta mendesak Gubernur Anies agar mengganti seluruh jajaran Dinas CKTRP.

“Gubernur Anies harus segera mengganti jajaran petugas CKTRP mulai dari tingkat Dinas, Sudin dan kecamatan karena tidak becus menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengawasan bangunan. Sebelum pembangunan melanggar semakin parah,” tandasnya. (van)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *