oleh

Anak Buah Gubernur Anies yang Telantarkan Aset Rudin Diganti Saja

POSKOTA.CO – Waduh, ternyata keberadaan rumah dinas (rudin) camat dan lurah di wilayah Jakarta Pusat banyak yang tidak dihuni pamong camat, lurah bersangkutan.

Sungguh mengenaskan fasilitas rudin yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk pamong camat dan lurah ini ditelantarkan hingga bertahun-tahun. Padahal, setiap tahunnya biaya perawatan untuk rudin tersebut digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik itu perawatan ringan maupun berat.

Pantauan POSKOTA.co dari berbagai sumber di lapangan menyebutkan, bahwa kebanyakan rudin camat maupun lurah memang tidak pernah ditempati yang bersangkutan. Jika pun dihuni pamong camat dan lurah bisa dihitung dengan jari.

Hal tersebut dibenarkan warga sekitar yang berdekatan dengan rudin. “Nggak pernah ditempati pak, Rudin Lurah Pasar Baru yang terletak di Jalan Pintu Air I, Pasar Baru itu. Lihat saja kondisinya berantakan dan kumuh begitu,” ucap Eman (49), warga Kecamatan Sawah Besar, Jumat (31/7/2020) sore.

Menurut data yang dihimpun, khususnya di wilayah Jakarta Pusat dari jumlah 44 lurah dan delapan camat. Tercatat ada sembilan yang tidak memiliki rudin antara lain, Lurah Gambir, Lurah Gunung Sahari Selatan, Lurah Paseban, Lurah Cempaka Putih Timur, Lurah Rawasari, Lurah Gondangdia, Lurah Menteng dan Lurah Bendungan Hilir, serta satu Rudin Camat Gambir.

Puluhan rudin camat dan lurah ini banyak tidak dihuni oleh anak buah Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, alias ditelantarkan. Keberadaan rudin saat ini rusak dan rawan roboh.

Selain itu, sistem penempatan pejabat pamong camat dan lurah ini juga tidak karuan. Contohnya, dua rudin yang terletak di bilangan Jalan Taruna VIII, Serdang, Kemayoran, bukan ditempati oleh para lurah yang bertugas di Kecamatan Kemayoran, tapi dari wilayah Kecamatan Senen. Selain itu, Lurah Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, rudinnya juga berada di Jalan Serdang I, Kemayoran.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) Victor Irianto Napitupulu mengaku, miris dengan keberadaan rudin camat dan lurah di Jakarta Pusat yang ditelantarkan hingga bertahun-tahun.

“Itu merupakan tugas dan kewenangan tanggung jawab Kabiro Pemerintahan Setda Pemprov DKI Jakarta, seharusnya dia memperhatikan rudin-rudin tersebut. Karena Kabiro Pemerintahan selaku stakeholder yang membawahi soal rudin camat dan lurah di DKI Jakarta,” tegasnya.

Lanjut Victor menambahkan, jika demikian sama saja membuang-buang anggaran alias mubazir, untuk biaya perawatan Rudin yang digelontorkan dari APBD setiap tahun. Karena rudin-rudin tidak ditempati.

“Anak buah Gubernur Anies yang telantarkan aset rudin harus diganti saja, karena tidak patuh dengan aturan. Mereka sama saja tidak mau merawat aset rudin,” tandasnya. (van)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *