SISWA DI PURWAKARTA DILARANG BAWA MOTOR KE SEKOLAH – Poskota.co

SISWA DI PURWAKARTA DILARANG BAWA MOTOR KE SEKOLAH

POSKOTA.CO – Pelarangan siswa di Kabupaten Purwakarta membawa kendaraan ke sekolah yang tercantum pada peraturan bupati (perbup) dan surat edaran direspons cepat oleh Kepolisian Resor (Polres) Purwakarta, Jawa Barat. Kapolres Purwakarta AKBP Trunoyudo Wisnu Andiko, meminta anggotanya tegur siswa yang bawa kendaraan ke sekolah.

“Ini harus direspons cepat. Kita tidak usah menunggu kuantitas, tapi kejadian kemarin (siswa SMK tabrak rombongan bocah SD) adalah sebuah kejadian yang kualitas yang harus segera direspons,” jelas Kapolres Purwakarta AKBP Trunoyudo Wisnu Andiko, Senin (1/8).

Menurut Trunoyudo, perbup yang dikeluarkan sejak tahun 2015 dan surat edaran yang berlaku mulai hari ini (Senin, 1/8-red) adalah sebuah program penting yang mengedepankan aspek kepedulian terhadap anak-anak agar tidak menjadi pelaku atau korban kecelakaan lalu lintas.

Untuk itu, kata Truno, pihaknya akan merumuskan sebuah program dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Purwakarta terkait pembelajaran dan penegakan hukum terhadap para siswa.

“Seluruh personel hingga tingkat polsek dan Bhabinkamtibmas akan melakukan teguran jika ada siswa yang membawa kendaraan ke sekolah,” tutur AKBP Trunoyudo.

Secara khusus nantinya para Bhabinkamtibmas akan melakukan kegiatan ‘door to door’ untuk memberikan sosialisasi terhadap para warga agar tidak mengizinkan siswa membawa kendaraan ke sekolah.

“Khusus penindakan tilang itu hanya dilakukan oleh anggota lalu lintas. Untuk Bhabinkamtibmas dan polisi umum itu hanya sebatas menegur, dan nanti yang menindak tetap anggota lalu lintas,” terang mantan Kasatreskrim Polrestabes Bandung itu. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)