SIAP MENERIMA SANKSI, SEKSI BPKB PMJ PASANG MAKLUMAT – Poskota.co

SIAP MENERIMA SANKSI, SEKSI BPKB PMJ PASANG MAKLUMAT

POSKOTA.CO – Maklumat, siap memberikan pelayanan bidang BPKB sesuai standar pelayanan yang ditetapkan, terpampang di ruang Gedung Biru Polda Metro Jaya. Seksi BPKB Subditregident Polda Metro Jaya berjanji, apabila tak sesuai standar pelayanan bersedia menerima sanksi.

Maklumat yang dipajang diatas ruang informasi tersebut mudah dibaca bagi masyarakat yang hendak masuk ke Gedung Biru. Dalam tulisan papan maklumat berwarna biru, juga disebutkan jika pelayanan tak sesuai standar bersedia menerima sanksi sesuai UU No. 25 Th 2009 tentang pelayanan publik.

Namun tekad pimpinan Regident tersebut belum dibarengi kinerja BRI Cabang Gedung Biru Ditlantas Polda Metro Jaya belum menambah loket pelayanan, sehingga antrian masih berjubel, mengakibatkan layanan wajib pajak tersendat. “Loket pembayarannya cuma satu Pak, jadi harus antri,” kata seorang wajib pajak, Rabu(23/8).

“Seharusnya BRI segera melakukann perubahan menyesuaikan pelayanan Polri di gedung biru untuk mempermudah dan mempercepat proses,” kata Danu, yang mengurus kendaraan mutasi ke Kudus Jateng, saat ditemui di Gedung Biru, Polda Metro, Rabu(23/8).

BRI sudah lama menjalin hubungan kerja dengan Polri khususnya untuk urusan pembayaran administrasi kendaraan diantaranya, pemabayaran pajak kendaraan, BPKB dan biaya SIM. “Masak sih katanya BRI sudah punya satelit sendiri, kk nambah loket saja susah,” tambah Nenggolan, seorang wajib pajak.

Pelayanan Samsat di Jajaran Polda Metro Jaya terus menunjukan perbaikan, hal itu menjawab tuntutan masyarakat yang semakin kritis. Tapi, selama ini banyak dikeluhkan oleh wajib pajak, karena kurangnya loket pelayanan pembayaran PNBP di BRI.

Bukan tanpa alasan, internal Samsat Gedung Biru senantiasa melakukan perbaikan sistem yang ada sekarang ini demi rasa nyaman bagi masyarakat yang ingin memenuhi kewajibanya membayar pajak kendaraan.

Ketika loket pembayaran BRI tersendat, maka sistem yang dibangun lewat sistem FIFO (First In First Out) praktis tak bermanfaat. “Seharusnya pihak BRI menyesuaikan peningkatan layanan di antrian loket BPKB,” keluh Budi, warga Tanah Abang.

layanan depak loket BRI menumpuk

Irene, Kepala Divisi 1 BRI, yang dikonfirmasi masih adanya antrian depan loket BRI mengatakan, selama ini pihak BRI terus meningkatkan layanan seiring dengan apa yang dilakukan Polri dalam melayani masyarakat wajib pajak di wilayah manapun. “Kami belum ada ijin untuk menambah loket, padahal sudah siap menambah loket baru,” tutur Irene.

Disinggung soal lebih mementingkan nasabah yang setor uang daripada pembayar PNBP, Irene mengatakan, BRI tetap memprioritaskan penerimaan PNBP, namun karena BRI sifatnya umum, tetap melayani transaksi perbankan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)