POLRI BANGGA JIKA BISA MENINDAK PENGENDARA, ANEH – Poskota.co
Wednesday, September 20

POLRI BANGGA JIKA BISA MENINDAK PENGENDARA, ANEH

ilustrasi
ilustrasi

POSKOTA.CO – Operasi Patuh Jaya 2016 yang sudah diselenggaran selama dua pekan sejak Senin (16/5) hingga Minggu (29/5) ada 6.136 sepeda motor yang melanggar dari 8.500 tilang dan 554 teguran.

Kasubdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto, di hari enam operasi, penyumbang pelanggaran paling banyak adalah sepeda motor.

Di hari keenam, pihaknya menyita 3.077 SIM dan 5.405 STNk serta 16 kendaraan roda dua dan 2 kendaraan roda empat. “Razia ini juga digunakan pengamanan jelang bulan ramadhan,” tandas AKBP Budiyanto, Minggu (22/5).

Ketua Presidium ITW Edison Siahaan, belum lama mengatakan sebaiknya Kapolri menghentikan Operasi Patuh, Zebra dan Simpatik yang setiap tahun digelar Korps Lalu Lintas.

Selain tidak efektif untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran (kamseltibcar) lalu lintas, operasi ini menghambur-hamburkan anggaran, bahkan diduga ada praktik korupsi.

ITW melihat, penindakan apalagi jumlah yang ditilang besar saat menggelar operasi, dijadikan Polri sebagai prestasi. Padahal, Polri akan sukses jika tidak melakukan penindakan, karena masyarakat sudah memiliki kesadaran tertib berlalu lintas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.