PEMOHON SIM KESAL DIMINTA BAYAR ASURANSI – Poskota.co

PEMOHON SIM KESAL DIMINTA BAYAR ASURANSI

POSKOTA.CO – Pemohon perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Grai Tamini Square mengeluh. Pasalnya para pemohon masih wajib dikenakan bayar asuransi sebesar Rp 30 ribu. Padahal, ungkap salah seorang pemohonan, asuransi tidak wajib seperti yang mereka ketahui dari pemberitaan-pemberitaan.

“Ya bagaimana kita bisa menolak, karena tertulis di aturan grai membayar asuransi. Kalau tidak membayar, kita tak bisa ambil formulir untuk foto,” aku Atif, salah seorang pemohon perpanjangan SIM A.

Atif pun mengaku pasrah dan ikhlas. Karena dia membutuhkan SIM tersebut, apalagi, katanya saat ini ada operasi patuh petugas kepolisian di mana-mana melakukan gelar operasi. “Gak papa lah Mas. Ketibang nanti kita kena tilang. Makan waktu ngurusnya dan repot. Saya juga kan harus kerja,” ungkap Atif yang mengaku kalau dirinya tinggal di Bekasi.

Hasil penelusuran, diketahui bahwa pemohon perpanjangan SIM memulai langkahnya dengan manjalani pemeriksaan oleh seorang yang mengenakan pakaian medis. Pemohon diwajibkan bayar sebesar Rp25 ribu. Pemohon diperiksa tensi dan mata, ditimbang berat badan dan tinggi badan hanya diperkirakan.

Setelah itu pemohon selesai tes kesehatan langsung dipanggil untuk membayar asuransi sebesar Rp 30 ribu.
Usai membayar asuransi pemohon pun mengambil formulir permohonan perpanjangan SIM. Pada saat mengambil formulir pemohon tidak dikenai bayaran.

Selanjutnya setelah formulir itu di isi dengan melampirkan hasil kesehatan dan asuransi, pemohon menyerahkannya kepada petugas setempat dan antri panggilan untuk di foto.

Mendapat giliran di panggil pemohon pun di foto. Menunggu beberapa saat dipanggil untuk mengambil SIM yang sudah jadi dengan membayar Rp 125 ribu. Urusan pembuatan SIM pun selesai.

Menanggapi hal itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane yang dihubungi via ponsel tertawa. Dia bilang, “Tak kelar-kelar membereskan masalah kutupin di SIM.”

Neta menyatakan, sudah bukan menjadi ketentuan wajib membayar asuransi. “Kan sudah banyak ditulis media bahwa asuransi tak wajib. Karena alur kegunaan uang asuransi di SIM sampai saat ini belum jelas,” katanya.

Neta pun meminta kepada Kakorlantas, Dirlantas sampai kepada Kasi SIM Polda Metro Jaya yang langsung membawahi grai-grai SIM untuk menertibkan hal itu.

“Kalau memang aturan sudah di ubah sosialisasikan yang baik. Kegunaan uang asuransi itu pun harus dijelaskan dengan transparan ke publik. Jangan karena persoalan asuransi citra polisi terbawa dampak negatifnya,” tutup Neta. (Kds)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara