GELORAKAN ELANG SEBAGAI GERAKAN MORAL – Poskota.co

GELORAKAN ELANG SEBAGAI GERAKAN MORAL

POSKOTA.CO – Dalam mengobarkan semangat elang perlu memberdayakan forum LLAJ/ lembaga-2 kemasyarakatan lainya (forum2, asosiasi2, dewan2, kelompok2 dsb) untk membantu dalam menggelorakannya sebagai :

1. Wadah kemitraan untuk ber-sama2 mencari akar maslah dalam mengimplementasikan elang (e-tilang) di wilayah hukumnya dan menemukan solusi yang tepat yg dapat diterima semua pihak

2. Menjembatani dan membuka jalur komunikasi dan berupaya untk problem solving bila ada masalah dalam implementasi elang

3. Saling menguatkan antar stake holder, sinergis + berkesinambungan agar elang bisa diterapkan dan dapat benar2 menjadi ele

4. Menjadi soft power untk mengatasi konflik2 yg berdampak kontra produktif dalam implementasi elang

5. Bersama sama mensosialisasikan elang sebagai upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa + bernegara dalam mewujudkan + memelihara Kamseltibcar lantas

6. Berupaya agar elang mampu mendukung untuk meningkatkan kualitas keselamatan + menurunkan tingkat fatalitas korban laka

7. Menggelorakan elang sebagai gerakan moral, yang sadar, bertanggung jawab dan disiplin sehingga para anggota forum/dewan/ asosisi dapat menjadi role model / ikon /panutan

8. Mendukung pemerintah dalam memodernisasi dalam penanganan lalu lintas yg berbasis IT‎. – Penulis Chryshnanda DL. Kabidbin Gakkum Korlantas Polri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.