BRI DI POLDA METRO JAYA PERLU MENAMBAH LOKET PALAYANAN – Poskota.co

BRI DI POLDA METRO JAYA PERLU MENAMBAH LOKET PALAYANAN

layanan depak loket BRI menumpuk

POSKOTA.CO – Instruksi Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar seluruh pelayanan di kepolisian dan Samsat terus ditingkatkan, sehingga masyarakat merasa nyaman sehingga pendapatan daerah ikut meningkat.

Perubahan layanan sudah dirasakan para wajib pajak yang berurusan di Gedung Biru Polda Metro Jaya. Segalanya berbasis online dengan metode FIFO (First In First Out), sehingga sistim (conveyor) ban berjalan terlihat oleh para wajib pajak.

Pelayanan loket BPKB tertib

Namun sayang, peningkatan layanan di Gedung Biru tak diimbangi dengan semangat kinerja dari crew BRI (Bank Rakyat Indonesia) cabang Gedung Biru. Masih ada penumpukan antrian, karena kurangnya loket pelayanan.

Disamping kurangnya loket, juga kurangnya maksimal pelayanan. Ketika wajib pajak sudah berdatangan untuk membayar PNBP, loket belum buka. Hal ini sangat mengganggu sehingga antrian menumpuk di depan loket BRI.

“Secara sistem sudah bagus. Tertib dan tak ada masalah. Hanya BRI-nya yang bukanya suka telat. Hari ini BRI hanya satu loket yang buka. Sebenarnya jika buka BRI-nya tak telat dan tidak satu loket yang buka seperti hari ini. Seperti biasa enak,” kata salah seorang wajib pajak yang kebetulan mengantri di loket BRI Polda Metro Jaya, Sabtu (13/8).

Rojai, salah seorang wajib pajak yang tinggal di Karet Kuningan, Jakarta Selatan, mengaku sangat memahami jam kerja di Samsat. Petugas kepolisian dari jajaran Direktorat Lalulintas sudah mulai kerja pukul 08.00 WIB. Seharusnya jam kerja di loket BRI menyesuaikan dengan bukanya loket layanan BPKB, dan tak ada salahnya menambah loket layanan.

Dengan berjalannya sistem First In First Out (FIFO) yang tak membedakan siapa yang hadir duluan wajib didahulukan, membuat layanan terhambat, akibat menumpuknya antrian di loket BRI.

Sementara itu, koordinator BRI cabang Polda Metro Jaya, Yunita, yang hendak dikonfirmasi baik melalui WA dan melalui teleponnya di nomor ponselnya 0815855xxxx belum menjawab untuk dikonfirmasi terkait persoalan ini.

Corporate Secretary Bank Rakyat Indonesia Hari Siaga yang dikonfirmasi breakingnews.co.id, Sabtu (12/8/2017) juga tidak menjawab meski selularnya aktif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.