BEBAS DI PENGADILAN, TAPI HARUS BAYAR DI POLRES BEKASI – Poskota.co

BEBAS DI PENGADILAN, TAPI HARUS BAYAR DI POLRES BEKASI

Kendaraan yang kena operasi patuh
Kendaraan yang kena operasi patuh

POSKOTA.CO – Operasi Patuh Jaya hanya menciptakan kebencian masyarakat pada Polri, karena ujungnya masyarakat dengann dalih tilang merasa diperas oleh oknum yang berdalih menegakan hukum Patuh Jaya.

Di Bekasi, ratusan motor dan mobil dikandangkan di penampungan Polantas kawasan Teluk Pucung Bekasi Utara, ujungnya pemilik kendaraan harus membayar uang penitipan tilang.

Pengalaman aneh diungkap Waluyo yang mengurus kendaraan sedan BMW yang kena tilang karena telat bayar pajak, ketika mengikuti prosedure mengikuti sidang di pengadilan, hakim memutuskan kendaraan bisa diambil dengan menunjukan STNK yang sudah dibayar, namun ketika mengambil kendaraan harus bayar Rp500 ribu rupiah.

Uang setngah juta itu diminta oleh seorang Polwan yang berdalih untuk membayar tilang. “Bu saya sudah divonis oleh hakim,” kata Waluyo. Tapi sang Polwan mengatakan itu dikenakan denda Rp.500 ribu. ?

Sebaiknya Polri tidak menggelar Operasi Patuh, Zebra atau Simpatik karena tak efektif untuk mewujudkan Kamseltibcar, dan itu merupakan tugas rutin polantas. “Kecuali operasi Ketupat dan Lilin karena adanya aktivitas yg berlangsung tidak seperti biasanya atau normal,” kata Ketua ITW, Edison, Selasa(07/6).

Jelang bulan puasa, Polri sebaiknya tidak perlu menggelar operasi agar tidak menuai kecurigaan bahwa operasi yang digelar hanya akal-2 an supaya
bisa menggunakan anggaran yg sudah diajukan pd tahun sebelumnya.

Polri lebih baik meningkatkan kualitas pelayanan dan mengajak masyarakat utk berperan serta menjaga kamtibmas. Tetapi tidak hanya bentuk imbauan, juga harus dalam bentuk kegiatan di lingkungan masing-2. Polri harus mampu sebagai leader di tengah-2 masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - BRI Cabang Kabupaten Majene mangkir dari panggilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan klarifikasi terkait raibnya tabungan warga Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar di Bank BRI Cabang Majene. "Kami sudah melakukan panggilan kepada Kepala Bank BRI Majene untuk melakukan klarifikasi atas raibnya tabungan warga di BRI Majene, namun Bank BRI Majene mangkir dari panggilan," kata Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulbar, Muhammad Sukriadi Azis S,Ip di Mamuju, Jumat. Ia mengatakan, Ombudsman kembali memanggil Kepala BRI Cabang Majene sampai pada panggilan ketiga dan bila belum diindahkan panggilan yang ketiga maka akan dilakukan pemanggilan paksa dengan melibatkan aparat kepolisian. "Kami akan lakukan panggilan sesuai dengan kewenangan Ombudsman Sulbar kami harap BRI Majene bersedia menerima panggilan Ombudsman Sulbar," katanya. Menurut dia, Ombudsman Sulbar telah menerima laporan nasabah BRI Majene yang tabungannya raib di BRI Majene sebanyak Rp400 juta, raib, "Kami telah menerima laporan dari seorang warga Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, atas nama Subli Sukardi, yang mengaku uang tabungannya raib senilai Rp400 juta, di Bank BRI Cabang Majene, sehingga kita panggil BRI Majene melakukan klarifikasi," katanya. Ia mengatakan, warga itu menyampaikan jika uangnya raib diduga karena telah terjadi penggelapan dana di Bank BRI Majene. "Pelapor mengaku bahwa diduga salah seorang oknum pegawai negeri sipil di lingkup Pemkab Majene, telah bersekongkol dengan staf Bank BRI Majene, mencairkan tabungannya sehingga tabungannya raib," katanya. Menurut dia, uang tabungan pelapor telah ditarik sebanyak tiga kali direkeningnya sehingga tabungannya itu raib sejak bulan Juli tahun 2013. Ia menyampaikan bahwa atas laporan tersebut maka pihak Ombudsman Sulbar menindaklanjutinya dengan memanggil Kepala BRI Majene dan melakukan pemeriksaan terhadap staf Bank BRI dan oknum PNS yang dimaksud, namun yang dipanggil ternyata mangkir.