ULAMA ITU PENYAMPAI KEBAIKAN, BUKAN AJARKAN KEBENCIAN – Poskota.co

ULAMA ITU PENYAMPAI KEBAIKAN, BUKAN AJARKAN KEBENCIAN

POSKOTA.CO – Rumah Kamnas menyayangkan adanya perkumpulan atau organisasi masyarakat (ormas) yang mengatasnamakan ulama tetapi sedikit-sedikit melakukan aksi demonstrasi.

“Apa tidak ada cara lain yang lebih santun dalam menyampaikan amar makruf nahi mungkar?” kata Ketua Rumah Kamnas Maksum Zubair saat dihubungi, Senin (16/1).

Diketahui, hari ini massa ormas Front Pembela Islam (FPI) melakukan demonstrasi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Demonstrasi dilakukan untuk menuntut pencopotan Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan.

Maksum Zubair
Maksum Zubair

Maksum menuturkan, bahwa esensi dari amar makruf nahi mungkar adalah melakukan tugas mulia dengan tanpa melakukan aksi-aksi apalagi sampai turun ke jalan.

“Tentu masih perlu referensi yang lebih tegas, paling tidak ciri-ciri seorang ulama di Indonesia paling tidak bicaranya santun, istiqomah mengajarkan ilmu agama di pesantren, memberi tausiyah keagamaan baik dalam bentuk pengajian di majelis taklim maupun majelis zikir, dan bukan mempertontonkan demonstrasi,” ucap Maksum.

“Demo itu kebiasaan saya waktu masih aktif di Badan Otonom NU (aktivis), karena pendapat yang diyakini perlu mendapat pengakuan (perlu demo) tapi kalau ulama tentu tidak butuh pengakuan lagi, karena yang disampaikan ulama insya Allah sesuai Al-Quran dan tuntunan Nabi,” tutup Maksum.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj juga mempertanyakan tujuan demo yang digelar ormas FPI pada Senin (16/1).

“Apalah artinya, apalah tujuannya, dan apa sih hal yang bisa kita petik untuk kemajuan bangsa ini dengan demo itu. Menurut saya, justru demo itu bisa mengganggu ketertiban. Yang sekolah jadi nggak sekolah, yang kerja jadi nggak kerja,” ucap Said Aqil di Hotel The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (15/1).

Kiai Said pun berpendapat, seharusnya seorang ulama menyampaikan kebaikan dan bukan mengajarkan kebencian dan menghasut orang lain.

“Seorang ulama itu harus taklim menyampaikan pengajian atau ilmu agama. Masak orang ceramah tiap hari menghasut terus, bukan ulama itu, kalau sekali-kali marah pantas, tapi sesekali saja, mestinya kan taklim, kalau tiap hari isinya menghasut, ya bukan ulama,” tutup Kiai Said. (tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara