TERLIBAT PUNGLI PENYELUNDUPAN, KAPOLSEK KUALA KAMPAR DICOPOT – Poskota.co

TERLIBAT PUNGLI PENYELUNDUPAN, KAPOLSEK KUALA KAMPAR DICOPOT

PSOKOTA.CO – Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Iptu SS dicopot dari jabatannya oleh Kepolisian Daerah (Polda) Riau, karena terindikasi kuat terlibat kasus pungutan liar (pungli) ke penyelundup.

“Kapolsek Kuala Kampar, Iptu SS, terhitung sejak hari Kamis tanggal 20 Oktober dicopot dari jabatannya karena kasus terlibat pungli penyelundupan,” kata Kepala Bidang Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo di Pekanbaru, Jumat (21/10).

“Pastinya Polda Riau tidak akan mendiamkan kasus tersebut, meski Iptu SS kini telah dicopot dari jabatannya,” sambung Guntur.

Menurut Guntur, selain kehilangan jabatannya, Iptu SS juga akan menjalani proses hukum di Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Riau, dan untuk sementara waktu dimutasi ke Polres Pelalawan. “Secepatnya sidang kasus pungli ini digelar,” kata Guntur.

Iptu SS diduga menyalahgunakan kekuasaannya sebagai kapolsek Kuala Kampar untuk melakukan pungli di wilayah kerjanya.

Kuala Kampar yang merupakan bagian hilir Sungai Kampar di Kabupaten Pelalawan, dan sudah sejak lama menjadi pintu keluar-masuk penyelundup barang-barang seperti rokok dan minuman keras dari luar negeri. Tempat itu juga dikenal sebagai ‘terminal’ kayu hasil pembalakan liar.

“Iptu SS yang seharusnya menjaga wilayah itu dari tindak kriminal, justru memanfaatkan aktivitas ilegal dengan cara melakukan pungli ke pelaku penyelundupan,” ujar Guntur.

Sebelumnya, Propam Polda Riau mengamankan 15 polisi dari berbagai satuan yang terjaring operasi tangkap tangan Agustus-Oktober 2016 karena melakukan pungutan liar.

Polisi yang ditangkap meliputi, 10 personel lalu lintas dan lima personel Sabhara dari beberapa wilayah di Riau.

Guntur menuturkan, mereka melakukan praktik pungli dengan beragam modus, seperti meminta uang kepada pengendara truk yang melintas, meloloskan warga yang membuat surat izin mengemudi (SIM) dengan memintai uang, membiarkan pencurian kayu dan penyelundupan bawang, memintai uang pengendara yang terjaring razia lalu lintas hingga menyiapkan sarana judi sabung ayam.

Polisi masih memeriksa dan akan memidanakan mereka jika memenuhi unsur pidana.

“Sesuai perintah Kapolda, apabila vonis pidana lebih dari tiga bulan akan dilakukan pemecatan dengan tidak hormat,” tandas Guntur Aryo Tejo. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - BRI Cabang Kabupaten Majene mangkir dari panggilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan klarifikasi terkait raibnya tabungan warga Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar di Bank BRI Cabang Majene. "Kami sudah melakukan panggilan kepada Kepala Bank BRI Majene untuk melakukan klarifikasi atas raibnya tabungan warga di BRI Majene, namun Bank BRI Majene mangkir dari panggilan," kata Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulbar, Muhammad Sukriadi Azis S,Ip di Mamuju, Jumat. Ia mengatakan, Ombudsman kembali memanggil Kepala BRI Cabang Majene sampai pada panggilan ketiga dan bila belum diindahkan panggilan yang ketiga maka akan dilakukan pemanggilan paksa dengan melibatkan aparat kepolisian. "Kami akan lakukan panggilan sesuai dengan kewenangan Ombudsman Sulbar kami harap BRI Majene bersedia menerima panggilan Ombudsman Sulbar," katanya. Menurut dia, Ombudsman Sulbar telah menerima laporan nasabah BRI Majene yang tabungannya raib di BRI Majene sebanyak Rp400 juta, raib, "Kami telah menerima laporan dari seorang warga Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, atas nama Subli Sukardi, yang mengaku uang tabungannya raib senilai Rp400 juta, di Bank BRI Cabang Majene, sehingga kita panggil BRI Majene melakukan klarifikasi," katanya. Ia mengatakan, warga itu menyampaikan jika uangnya raib diduga karena telah terjadi penggelapan dana di Bank BRI Majene. "Pelapor mengaku bahwa diduga salah seorang oknum pegawai negeri sipil di lingkup Pemkab Majene, telah bersekongkol dengan staf Bank BRI Majene, mencairkan tabungannya sehingga tabungannya raib," katanya. Menurut dia, uang tabungan pelapor telah ditarik sebanyak tiga kali direkeningnya sehingga tabungannya itu raib sejak bulan Juli tahun 2013. Ia menyampaikan bahwa atas laporan tersebut maka pihak Ombudsman Sulbar menindaklanjutinya dengan memanggil Kepala BRI Majene dan melakukan pemeriksaan terhadap staf Bank BRI dan oknum PNS yang dimaksud, namun yang dipanggil ternyata mangkir.