SEBELUM BERAKSI GENG MOTOR DEPOK MINUM PIL ANJING – Poskota.co

SEBELUM BERAKSI GENG MOTOR DEPOK MINUM PIL ANJING

Geng motor Depok
Geng motor Depok

POSKOTA.CO – Sebelum beraksi gerombolan geng motor Kancil menenggak pil anjing dan miras (minuman keras). Mereka mencari geng motor yang pernah melecehkan teman wanitanya dengan cara mencium paksa.

Ketua Gerombolan Kancil, Viar,16, menjelaskan, teman wanitanya bernama Ega, pernah dilecehkan oleh salah satu club motor yang kerab nongkrong di Taman Merdeka, Sukmajaya.

“Kami cuma tiga motor saat itu, jadi tak berani melawan, disana jumnlahnya ada belasan orang, ” katanya di Mapolresta Depok, Jalan Margonda Raya, Pancoran Mas, Depok, Selasa (21/6/2016).

Keesokan harinya, sambung Viar, ia bersama teman temannya mencari
pelaku yang telah mencium Ega. Dari arah Kabupaten Bogor, gerombolan ini secara acak melakukan penyerangan di beberapa tempat selain di GDC. Dia mengaku, tidak mengetahui pelaku yang telah mencium Ega.

“Iya kami enggak tahu siapa pelakunya. Jadi ada teman yang teriak itu orangnya mirip, baru kami serang,” kata Viar.

Masih kata Viar, dirinya bersama teman-temannya kemudian menyerang anggota CSSFU yang tengah berada di GDC. Selain itu, dia juga mengakui, sebelum melakukan penyerangan mereka menenggak minuman keras dan pil anjing. Hal itu dilakukan agar mereka merasa lebih berani. “Iya minum dahulu sebelum nyerang,” tambahnya.

Kapolresta Depok AKBP Harry Kurniawan mengatakan, tidak menuntup kemungkinan tersangka akan bertambah. Kini tersangka Viar, Abdul Azis, Ahmad Fauzi dan Ismail telah mendekam di sel Polres Depok. Mereka dijerat Pasal 170 KUHP dengan ancaman sembilan tahun penjara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara