RADIKALISME BERKEMBANG KARENA ADANYA PEMBIARAN – Poskota.co

RADIKALISME BERKEMBANG KARENA ADANYA PEMBIARAN

salah satu pelaku yang ditembak mati
salah satu pelaku yang ditembak mati

POSKOTA.CO – Berkembangnya paham radikalisme di indonesia karena Pemerintah melakukan pembiaran bibit-bibit radikalisme untuk hidup dan berkembang. Semua itu tidak terlepas dari demokratisasi yang membebaskan partisipasi masyarakat dalam bentuk apapun selamaa tidak melakukan teror.

“Satu sisi yang radikal dan melakukan aksi teror diberantas, namun sisi lainnya yang masih bersifat seperti pemikiran NII Panji Gumilang dibiarkan,” kata Nasir Abas mantan Anggota Jamaah Islamiyah (JI) dalam makalahnya pada
acara “Ngopi Bareng Gus Nuril” di Pondok Pesantren Abdurrahman Wahid Soko Tunggal di Jalan Sodong Utara, Cipinang, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Kamis (16/3/2016) malam.

Nasir Abas mengakui semua itu tidak terlepas dari demokratisasi yang membebaskan partisipasi masyarakat dalam bentuk apapun selamaa tidak melakukan teror. Tapi yang terjadi adalah munculnya celah radikalisme yang terbungkus legalitas hukum positif negeri ini.

Salah satunya, yang sudah membungkus diri itu, kata Nasir Abas, adalah FPI. “FPI Boleh jadi organisasi pro Pemerintah yang bergerak atas dasar ‘amar ma’ruf nahyi mungkar’ dengan mengindahkan hukum-hukum yang berlaku. Namun, legalitasnya juga menjadi save haven bagi mereka yang telah teradikalisasi tapi butuh kamuflase dalam bergerak,” jelas Nasir.

Hal itu, menurut Nasir, sangat bisa dilihat dari titik-titik berkembangnya ideologi radikal, seperti di Jawa Barat dan Jawa Tengah serta Sulawesi Selatan, secara tipologi anggotanya sangat berbeda dengan FPI Jakarta yang didominasi oleh etnis Betawi pengikut habaib.

“Bisa ditelaah kecenderungan gerakannya, hubungan pribadi dan organisasi yang dijalinnya, cara ibadahnya, manhaj-nya serta tujuan utamanya,” kata pengamat terorisme ini.

Dia melanjutnya, FPI Pekalongan bisa dijadikan contoh, yang tokoh utamanya, Said Sungkar. Dia adalah tokoh jaringan gerakan radikal di Jawa Tengah. Hubungan dengan para pendukung ISIS di Indonesia pun sangat dekat.

“Nah, bila celah seperti ini bukan dianggap ancaman dan justru dibiarkan, maka suburnya radikalisme di Indonesia pada tahun-tahun ke depan bukan hal mustahil akan semakin berkembang,” ungkap Nasir.

Oleh karena itu, Nasir menyarkan kepada pemerintah untuk melakukan lima (5) hal menangkalnya. Ke lima butir yang harus dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut;

1. Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak hal untuk mencegah perluasan paham radikalisme serta mendindak aksi-aksi terorisme. Pendekatan soft and hard approach juga diakui dunia karena dianggap berhasil menekan aksi laju terorisme. Tapi dalam prakteknya, masih ditemukan banyak kelemahan, terutama tidak integralnya program penanganan dan pembinaan kasus terorisme di lembaga-lembaga terkait. Jadi perlu ada kejelasan kerja dari tahap pencegahan hingga sosialisasi napi terorisme antara BNPT, BIN, Kepolisian, Kejaksaan. Lapas dan Bapas.

2. Penanganaan kasus terorisme sebenanya bisa dilaksanakan dengan menggunakan hasil penelitian lembaga yang berkompeten dalam mendalami terorisme atau pun bekerjasama untuk menjadikan penanganan terorisme di Indonesia lebih komprehensif dan diterima secara ilmiaj di dunia.

3. Untuk kasus ISIS, para aktivis gerakan radikal yang telah sadar, melihat ISIS sebagai bahaya laten sebagaimana komunime. Jadi,penggunaan segenap kekuatan itu bisa menghemat setengah pemerintah dalam melakukan pencegahan, baik untuk tingkatan umum maupun ke dalam jaringan gerakan radikal.

4. Perlu adanya payung hukum yang jelas untuk mengantisipasi perluasan paham radikal serta membuat efek jera bagi masyarakat yang ikut serta dalam konflik di negara lain.

5. Hendaknya Pemerintah tidak terjebak dalam konflik kepentingan yang menjadikan radikalisme lebih meluas dengan melakukan pembiaran pada kelompok-kelompok yang berpotensi terpapar ideologi radikalisme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.