POLISI TEMBAK PELAKU PENYANDERAAN IBU DAN BALITA DALAM ANGKOT DI JAKTIM – Poskota.co
Saturday, September 23

POLISI TEMBAK PELAKU PENYANDERAAN IBU DAN BALITA DALAM ANGKOT DI JAKTIM

Hermawan (27), pelaku tindak pidana pencurian dan kekerasan dengan penyanderaan terhadap penumpang angkot KWK T25 jurusan Rawamangun-Pulo Gebang, dilumpuhkan petugas dengan timah panas di lengan kanannya. Saat ini pelaku dirawat di RS Polri Kramat Jati, Jaktim.
Hermawan (27), pelaku tindak pidana pencurian dan kekerasan dengan penyanderaan terhadap penumpang angkot KWK T25 jurusan Rawamangun-Pulo Gebang, dilumpuhkan petugas dengan timah panas di lengan kanannya. Saat ini pelaku dirawat di RS Polri Kramat Jati, Jaktim.

POSKOTA.CO – Kepolisian telah melakukan identifikasi terhadap Hermawan (27), pelaku tindak pidana pencurian dan kekerasan dengan penyanderaan terhadap penumpang angkutan kota (angkot) KWK T25 jurusan Rawamangun-Pulo Gebang.

Peristiwa penyanderaan ini terjadi di lampu merah Buaran, Jl I Gusti Ngurah Rai, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (9/4), sekitar pukul 19.00 WIB. Di dalam angkot tersebut bermuatan penumpang Herawati yang duduk di samping sopir bernama Cikal (31), dan Isnawati (39) duduk di belakang bersama korban Risma Oktaviani (25) yang menggendong balitanya bernama Dafa Ibnu Hafiz.

Kejadian bermula, pelaku Hermawan menaiki angkot dari Perempatan 1 Buaran sendirian dengan membawa tas ransel dan duduk di belakang. Sekira di depan Kantor Perumnas III Buaran, pelaku mengeluarkan sajam dan menodongkannya kepada penumpang.

Pelaku memaksa penumpang untuk menyerahkan telepon genggam, perhiasan dan uang. Isnawati sempat menyerahkan satu unit telepon genggam merek Xiaomi kepada pelaku.

Setibanya di lampu merah Buaran, Isnawati berteriak meminta tolong. Pelaku panik lalu menodongkan pisau kepada korban Risma yang saat itu tengah menggendong anaknya yang sedang tidur.

Di saat bersamaan, anggota Satlantas Jakarta Timur Aiptu Sunaryanto mendengar teriakan korban. Polantas yang hendak berangkat dinas itu lalu bergegas menuju ke sumber suara, sebuah angkot berwarna merah.

Sunaryanto lalu mendekati angkot tersebut. Ia mendapati pelaku tengah menodongkan sebilah pisau di leher Risma.

Melihat situasi yang begitu rawan, Sunaryanto tidak lantas mengambil tindakan gegabah. Ia khawatir pelaku melukai korban.

Sunaryanto kemudian negosiasi dengan pelaku. Pelaku sempat berteriak dan menyuruhnya mundur serta memaki Sunaryanto dengan ucapan kasar.

Selama setengah jam Aiptu Sunaryanto bernegosiasi dengan pelaku. Hingga akhirnya saat pelaku lengah, Sunaryanto menarik pistolnya dan melumpuhkan dengan menembak ke arah pelaku di bagian lengan kanannya. Sementara korban Risma dilaporkan mengalami luka akibat todongan pisau pelaku.

Kira-kira satu jam akhirnya pelaku dapat diamankan Aiptu Sunaryanto bersama warga sekitar. Sunaryanto lalu membawanya ke Polsubsektor Klender, Jakarta Timur, sebelum akhirnya anggota Buser Satreskrim Polres Jakarta Timur tiba di lokasi dan membawanya ke Rumah Sakit Polri Kramatjati, sementara para saksi dimintai keterangan di SPKT Polsek Duren Sawit. (*/djw)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.