POLDA RIAU UNGKAP SINDIKAT PROSTITUSI ONLINE LIBATKAN ANAK BAWAH UMUR – Poskota.co
Wednesday, September 20

POLDA RIAU UNGKAP SINDIKAT PROSTITUSI ONLINE LIBATKAN ANAK BAWAH UMUR

POSKOTA.CO – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Riau mengungkap praktik prostitusi melalui media sosial dalam jaringan (online), Facebook, yang melibatkan anak di bawah umur. Tiga muncikari menjadi tersangka, dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan acaman hukuman 10 tahun penjara.

Direktur Kriminal Umum Polda Riau Kombes Pol Surawan dalam keterangannya di Pekanbaru, Rabu (21/9), mengatakan, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 296 atau 506 KUHP. “Ketiga tersangka diancam hukuman 10 tahun penjara,” kata Surawan.

Ketiga tersangka, ujar Surawan, terdiri dari dua pria dan seorang wanita itu ditangkap pada Selasa (20/9) malam di sebuah hotel berbintang di Kota Pekanbaru yakni, RT alias Edo (20), DDS alias Odi (18) merupakan tersangka pria yang diamankan, dan N (20) wanita muncikari yang terlibat sindikat tersebut.

Dari pengungkapan tersebut, polisi juga menyelamatkan lima orang korban yakni, G (17), D (16), W (19), T (18) dan L (19).

Pengungkapan sindikat prostitusi dalam jaringan (daring) tersebut berawal dari temuan sebuah akun Facebook dengan nama ‘Alvin Maulana’. Akun tersebut berhasil dilacak oleh tim Cyber Patrol Subdit III Ditreskrimum Polda Riau, beberapa waktu lalu.

Dari penelusuran tim Cyber Patrol, akun tersebut kerap menjajakan wanita-wanita di bawah umur untuk dijadikan pemuas nafsu. “Tim kemudian melakukan upaya under cover buy atau penyamaran,” urai Surawan.

Setelah negosiasi dengan RT disetujui, tersangka kemudian membawa dua wanita yang masing-masing berusia 16 dan 17 tahun. Untuk kedua gadis di bawah umur itu, RT meminta bayaran sebesar Rp6 juta. “Saat itu juga, kami langsung ciduk tersangka RT. Sementara wanita yang dibawa RT kami jadikan saksi,” ujar Surawan.

Tidak berhenti sampai di situ, polisi kembali melakukan pengembangan hingga ditangkap dua muncikari lainnya yakni Odi dan N. Pemeriksaan sementara, ketiga tersangka adalah jaringan yang sama, dan telah menjalankan praktik prostitusi selama enam bulan terakhir.

“Total korban para tersangka sejauh ini ada lima orang. Dua di antaranya masih di bawah umur dan tiga lainnya berusia 18 dan 19 tahun. Kami terus melakukan pengembangan terkait kasus ini,” tutur Surawan.

“Dalam Setiap kali transaksi, muncikari memberikan upah sebesar Rp700 ribu-Rp 1 juta pada korban. Itu tergantung tarif yang disepakati. Meski dari pengakuan mereka tarif yang dipatok Rp3 juta,” tambah Surawan. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara