PENYELUNDUPAN SATU TON SABU ASAL TIONGKOK DIGAGALKAN APARAT GABUNGAN KEPOLISIAN – Poskota.co

PENYELUNDUPAN SATU TON SABU ASAL TIONGKOK DIGAGALKAN APARAT GABUNGAN KEPOLISIAN

POSKOTA.CO – Tim gabungan Polresta Depok dan Polda Metro Jaya (PMJ) menggagalkan penyelundupan satu ton narkoba jenis sabu asal Tiongkok, Kamis (13/7) dinihari tadi. Dalam penyergapan tersebut, seorang pelaku tewas ditembak karena melawan petugas.

Upaya penggagalan penyelundupan satu ton sabu asal Tiongkok ini berawal dari informasi yang diberikan Kepolisian Taiwan. Dalam informasi itu disebutkan bahwa ada mafia narkoba asal Tiongkok yang ingin menyelundupkan sabu ke Indonesia.

“Berdasarkan informasi tersebut, aparat gabungan Polda Metro Jaya dan Polresta Depok langsung melakukan penyelidikan. Kurang lebih selama dua bulan penyelidikan, kami berhasil mengungkap upaya penyelundupan tersebut,” ujar Kasat Narkoba Polresta Depok Kompol Putu Kholis Aryana, Kamis (13/7).

Putu menambahkan, dari penyergapan yang dilakukan di bekas dermaga Hotel Mandalika Jalan Anyer, Serang, Banten tersebut, tim Satgas Merah Putih yang dipimpin Kombes Pol Dr Nico Afinta dan Kombes Pol Hery Heryawan ini mengamankan 51 kotak berisi sabu, masing-masing seberat 20 kg.

“Total keseluruhan sabu yang diamankan seberat satu ton. 27 kotak diamankan dari innova gold, 24 kotak diamankan dari innova hitam,” lanjut Putu.

Selain barang bukti sabu, polisi juga mengamankan tiga pelaku, masing-masing Ling Ming Hui, Chen Wei Cyuan dan Liao Guan Yu. Ling Ming Hui yang merupakan pimpinan dalam kelompok penyelundup itu tewas ditembus timah panas petugas karena melakukan perlawanan saat dibekuk. “Satu tersangka bernama Hsu Yung Li lolos dalam penyergapan dan masih kita kejar,” ujar Putu.

Barang bukti satu ton sabu berikut para tersangka dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut, sementara jasad Ling Ming Hui dibawa ke RS Polri Kramat Jati. (arya) 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.