PENGUSAHA MUDA MINTA AHOK BEBERKAN PESERTA DEMO 411 PENERIMA BAYARAN – Poskota.co
Saturday, September 23

PENGUSAHA MUDA MINTA AHOK BEBERKAN PESERTA DEMO 411 PENERIMA BAYARAN

POSKOTA.CO – Ketua Pengusaha Indonesia Muda (PIM) Sam Aliano, dan ratusan anggotanya melaporkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Hal itu karena Ahok melakukan fitnah, dengan mengatakan di media massa kalau peserta aksi damai 411 merupakan peserta bayaran.

Sam Alino yang didampingi kuasa hukumnya Eggi Sudjana, diterima Bareskrim pukul 10.00 WIB, melapor karena tersinggung sebagai peserta aksi yang diikuti sekitar 2 juta orang tersebut difinah menerima uang Rp500 ribuan.

Didampingi kuasa hukumnya Eggi Sudjana, Ketua Pengusaha Indonesia Muda (PIM) Sam Aliano (tengah), dan ratusan anggotanya memberi keterangan kepada sejumlah wartawan saat melaporkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Bareskrim Polri, dalam kasus peserta aksi damai 411 merupakan peserta bayaran.
Didampingi kuasa hukumnya Eggi Sudjana, Ketua Pengusaha Indonesia Muda (PIM) Sam Aliano (tengah), dan anggotanya memberi keterangan kepada sejumlah wartawan saat melaporkan Ahok ke Bareskrim Polri, dalam kasus peserta aksi demo 411 merupakan peserta bayaran.

“Saya ini pengusaha difitnah terima bayaran Rp500 ribu, bagaimana saya terima Rp500 ribu, cincin yang saya pakai ini Rp600 juta, bagaimana mau bayar peserta yang jumlahnya dua jutaan, ayo Pak Ahok bisa buktikan apa tidak,” kata Sam di Kantor Bareskrim Jakarta, Senin (21/11).

Pada pelaporan fitnah Ahok ini, ada tiga poin permintaan yang dilayangkan Sam dan anggotanya yaitu pertama, meminta Ahok untuk membuktikan siapa saja yang telah memberikan uang bayaran sebesar Rp500 ribu kepada para peserta aksi damai yang jumlahnya kurang lebih 2 juta orang, jika dijumlahkan maka nilainya sebesar Rp1 triliun.

Kedua meminta Ahok untuk membuktikan siapa saja yang telah menerima uang bayaran sebesar Rp500 ribu tersebut. Dan ketiga, Ahok telah menyudutkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang mana ia sangat mengetahui tentang pemberian uang Rp500 ribu kepada para peserta aksi damai.

“Ahok harus bertanggung jawab bagaimana Presiden Republik Indonesia mengetahuinya. Jika Ahok tidak memberi penjelasan maka Ahok diduga melakukan kebohongan publik atau memberi keterangan palsu,” tandas Ketua PIM Sam Alino dan anggotanya dalam laporan ke Bareskrim Polri. (*/de)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.