PENGEMUDI 4WD BAWA METAMFITAMIN DIRINGKUS POLISI – Poskota.co

PENGEMUDI 4WD BAWA METAMFITAMIN DIRINGKUS POLISI

POSKOTA.CO – Seorang pria pengemudi kendaraan 4WD dan kedapatan menelepon saat berkendara di Sydney Australia, ternyata membawa narkotiba jenis metamfetamin atau sabu senilai 1,2 juta dolar Australia atau setara dengan Rp11,8 miliar.

Mobil dikendarai pengemudi berusia 26 tahun itu dihentikan polisi, karena pelanggaran menggunakan telepon saat mengemudi, seperti dikutip dari kantor berita AAP, Sabtu (23/7).

Saat dihentikan di Haymarket, Jumat (22/7), polisi memeriksa seluruh bagian mobil 4WD tersebut, dan kemudian ditemukan narkoba seberat tiga kilogram.

Pria tersebut diringkus dengan tuduhan memasok narkoba dan perdagangan barang gelap. Dalam sidang awal, yang digelar Sabtu, pria itu gagal mendapatkan pembebasan bersyarat di Pengadilan Parramatta, Sydney, Autralia. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.