PENCURI DI RUMAH KONTRAKAN DIGELANDANG KE POLSEK TAMBORA – Poskota.co

PENCURI DI RUMAH KONTRAKAN DIGELANDANG KE POLSEK TAMBORA

RGS (dua kanan), korban pencurian jam tangan di kamar kontrakannya di Jl Jembatan Besi II Gang Asem, Tambora Jakarta Barat, pada Kamis (1/6) dinihari. Sementara MO (inzet) pelaku yang diamankan warga ke Polsek Tambora Jakbar, namun dilepas setelah pihak korban tak melakukan penuntutan.

POSKOTA.CO – Satu dari dua pelaku pencurian berinisial MO (25) diamankan warga sesaat setelah melakukan aksinya di salah satu kamar kontrakan milik korban di Jl Jembatan Besi II Gang Asem, Tambora Jakarta Barat, pada Kamis (1/6) dinihari.

Korban RGS (27) kehilangan jam tangan merek K-SPORT seharga lima puluh ribu rupiah, namun demikian polisi tidak menahan pelaku, dikarenakan pihak korban tidak melakukan penuntutan, dan telah menandatangani kesepakatan damai yang tertuang di dalam surat pernyataan serta ditandatanganinya di ruang Unit II Reskrim Polsek Tambora Jakarta Barat.

Informasi yang dihimpun dari narasumber di lokasi kejadian menyebutkan, bermula pada Kamis (1/6) sekitar pukul 24.15 WIB. Korban keluar dari kontrakan hendak membeli makan sahur, dan posisi pintu kamar kontrakan dalam keadaan tidak terkunci.

Selang beberapa saat, ketika kembali pulang, korban terkejut mendapati dua orang lelaki tidak dikenal berjalan sambil tergopoh-gopoh keluar dari arah kontrakan.

Ia pun mulai curiga dengan gerak-gerik pelaku, kemudian korban bergegas melangkahkan kakinya, dan alangkah terkejutnya korban tatkala didapati pintu kamar dalam keadaan terbuka seperti habis dimasuki seseorang.

Rasa curiga pun kian bertambah, selanjutnya korban bersama beberapa warga mengejar dan menegur pelaku. Namun di luar dugaan, satu pelaku berhasil kabur, sementara pelaku MO yang diketahui warga Angke terpaksa diamankan warga dan dibawa ke Polsek Tambora Jakarta Barat.

Sementara itu di ruang Unit II Reskrim Polsek Tambora sekitar pukul 03.00 WIB petugas melakukan pemeriksaan terhadap korban dan para saksi.

Setelah melakukan pemeriksaan, akhirnya korban menandatangani kesepakatan damai dengan membuat surat pernyataan tidak melakukan penuntutan terhadap pelaku, mengingat yang melakukan pencurian bukan pelaku, melainkan teman pelaku, serta jam tangan milik korban pun telah dikembalikan. (*/hariri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara