PENCULIK MAHASISWI KEDOKTERAN UNSOED TERTANGKAP, KORBAN MASIH SYOK – Poskota.co

PENCULIK MAHASISWI KEDOKTERAN UNSOED TERTANGKAP, KORBAN MASIH SYOK

POSKOTA.CO – Seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran (FK) Angkatan 2014 Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Sofia Nur Atalina (20), yang dilaporkan diculik sekitar pukul 15.20 WIB oleh sejumlah orang tak dikenal saat memfotokopi berkas tugas kuliah di dekat kampusnya pada Rabu (7/9), telah ditemukan.

Aparat Polres Banyumas, Jawa Tengah, berhasil menangkap salah seorang pelaku di Dusun Cipari, Desa Bojongsari, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran pada Rabu (7/9) malam sekitar pukul 22.45 WIB. Petugas menembak kaki pelaku karena berusaha kabur saat penangkapan.

Berdasarkan keterangan polisi, tersangka penculikan bernama Wahyu Pudiyanto (24), warga Gumelem, Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Saat penangkapan, pelaku menggunakan kendaraan milik korban Honda Brio berwana merah dengan nomor polisi R 9243 BK. Korban berada di dalam mobil yang dikendarai oleh pelaku. Korban saat ini sudah dalam pengamanan polisi.

Menurut keterangan tersangka kepada polisi, ia melakukan kejahatan bersama empat orang temannya yang bernama Oo, Pepen, Dion (Sidareja) dan Wulung (Banjarnegara). Sebellum melakukan aksinya, mereka bertemu di Komplek Rumah Sakit Banyumas. Kemudian menuju ke RS Margono dekat Kampus Kedokteran Purwokerto dengan menggunakan kendaraan L300. Mereka kemudian melakukan penculikan serta perampasan kendaraan roda empat milik korban.

Para pelaku melakukan pemerasan terhadap korban dengan cara memaksa korban memberitahukan PIN ATM BNI 46 milik korban. Setelah itu para pelaku meminta agar keluarga korban mentransfer sejumlah uang.

Menurut Kapolres Banyumas AKBP Gidion Arif Setyawan, sebelumnya pelaku sempat menelepon keluarga mahasiswi Unsoed itu untuk meminta uang tebusan sebesar Rp60 juta. “Pelaku sempat menelepon keluarga korban minta uang tebusan,” ujar Kapolres, Kamis (8/9).

Dalam pelariannya, para pelaku dengan kendaraan milik korban berputar-putar di daerah Patikraja menuju Sidareja ke arah Pangandaran. Sesampai di Kalipucang pelaku dihalau oleh Polsek Kalipucang, dan akhirnya tertangkap di Dusun Cipari, Desa Bojongsari, Padaherang, Kabupaten Pangandaran.

Polisi juga menyelamatkan korban dan diamankan di Mapolsek Kalipucang Pangandaran. Korban saat ini masih syok.

Atas perbuatannya tersebut, pelaku dijerat Pasal 328 KUHP tentang Penculikan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

Sementara tersangka penculik lainnya masih dalam pengejaran aparat kepolisian. “Kami masih mengejar empat pelaku yang melarikan diri. Pelaku saat ini diamankan di Mapolres Banyumas berikut barang bukti satu unit mobil Honda Brio warna merah bernopol R 9243 BK milik korban,” pungkas Gidion. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.