PELAKU BERAKSI SAAT ANGOTA APEL PAGI – Poskota.co

PELAKU BERAKSI SAAT ANGOTA APEL PAGI

pelaku bom bunuh diri Polresta Solo
pelaku bom bunuh diri Polresta Solo

POSKOTA.CO – Pelaku bom bunuh diri hendak melakukan pemboman anggota Polresta yang sedang apel di Jl. Adi Sucipto, namun ketika ditegur Provos pelaku panik dan bom terlebih dahulu meledak.

Peristiwa mengejutkan dalam kedamaian kota Bengawan tersebut terjadi Selasa (5/7/) pagi. Pelaku masih dalam penyelidikan aparat keamanan. “Darimana kelompok mereka, masih diselidiki,” kata Kapolda Jawa Tengah Irjen Condro Kirono.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Condro Kirono memastikan ledakan di sekitar Mapolresta Solo sebagai bom bunuh diri.

Pelaku bom bunuh diri yang menggunaka sepeda motor tersebut memaksa masuk ke Mapolresta Solo namun dihadang personel polisi yang berjaga. Beberapa saat kemudian ledakan terjadi

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang dikonfirmasi mengatakan ada satu anggota yang mengalami luka ringan dalam kasus tersebut. “Tim Puslabfor masih melakukan identifikasi di tempat kejadian,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara