PASUTRI LAPORKAN PANDAWA GROUP TERKAIT DUGAAN PENIPUAN – Poskota.co

PASUTRI LAPORKAN PANDAWA GROUP TERKAIT DUGAAN PENIPUAN

POSKOTA.CO – Pasangan suami-istri (pasutri) mendatangi Mapolresta Depok, Kamis (19/1). Mereka melaporkan dugaan praktek penipuan yang dilakukan Pandawa Group, sebuah bisnis investasi yang sempat dinyatakan ilegal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun lalu. Tak tanggung-tanggung, dana yang diinvestasikan pasutri itu mencapai Rp289 juta.

Dian Ambarsari (kiri) bersama suaminya, Nanang Bachtiar, melaporkan kasus dugaan praktek penipuan yang dilakukan Pandawa Group ke SPK Polresta Depok, Kamis (19/1).
Dian Ambarsari (kiri) bersama suaminya, Nanang Bachtiar, melaporkan kasus dugaan praktek penipuan yang dilakukan Pandawa Group ke SPK Polresta Depok, Kamis (19/1).

Dian Ambarsari yang datang ditemani suaminya, Nanang Bachtiar, mengaku dirugikan dengan Pandawa Group. Pasalnya, hasil keuntungan yang seharusnya mereka terima tiap bulan, sejak dua bulan lalu tak lagi mereka terima.

“Sejak Desember 2016 sampai sekarang, saya dan suami sudah tak lagi mendapatkan hasil keuntungan bisnis itu,” tegas Dian saat melapor di SPK Polresta Depok, Kamis (19/1).

Dalam prakteknya, pasutri ini tak sekaligus menanamkan modalnya. Secara bertahap mereka menginvestasikan uangnya ke dalam bisnis investasi Pandawa Group, kisaran Rp10 juta hingga Rp50 juta.

“Uang itu kami dapat dari pinjaman bank. Kalau hasilnya tidak kami terima, bagaimana kami mengembalikan cicilan ke bank?” tutur Dian.

Sang suami, Nanang Bachtiar juga mengungkap keterangan yang sama. Mereka merasa ditipu dengan praktek yang dilakukan dalam bisnis Pandawa Group.

“Katanya dana yang kita investasikan itu untuk membantu permodalan para pedagang UMKM, tapi berdasarkan informasi yang kita dapat, ternyata tidak demikian,” ujar Nanang kepada para wartawan.

Usai melapor di SPK, pasutri itu pun dibawa petugas ke Satuan Reserse Kriminal untuk membuat BAP. Polisi sendiri masih terus menelusuri kasus dugaan penipuan yang dilakukan dalam bisnis investasi Pandawa Group. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara