PAKAR URAT MBAK TINA DIANIAYA MANTAN SUAMI – Poskota.co
Saturday, September 23

PAKAR URAT MBAK TINA DIANIAYA MANTAN SUAMI

POSKOTA.CO – Jerit tangis wanita yang hendak membawa anaknya yang masih balita di rumah kos kawasan Jalan Sei Musi No. 88, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Sumut, berakhir tragis.

Wanita tersebut dianiaya mantan suami yang kalap karena ingin mempertahankan putranya. Wanita yang tak lain adalah pakar totok urat jalan darah, Rr Agustinadewi Wahyuningsasi Mukti Wibawani ( Mbak Tina Wibawani ) yang membuka praktik di Graha Indah Bekasi, ini, mengalami memar di beberapa bagian tubuh dan sakit di tulang rusuk serta pinggul.

Mbak Tina yang dianiaya
Mbak Tina yang dianiaya

Latar belakang penganiayaan yakni saling memperebutkan anak laki-laki mereka yang masih kecil itu. Tak lama kemudian, personil Polsek dari Sunggal turun ke lokasi untuk mencari tahu penyebab keributan yang membuat warga Jalan Sei Musi tersebut memadati lokasi kejadian. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, wanita bersama anak itu diamankan ke Polsekta Sunggal.

“Anak sama ibunya kita bawa dulu ke Polsek ya untuk mencari tahu penyebab masalahnya,” ujar Wakapolsek Sunggal, AKP Trila Murni di lokasi kejadian. Ketika insiden perebutan anak ini terjadi, banyak warga yang kaget.

Apalagi, Agustina sempat beberapa kali teriak minta tolong. Keterangan yang dikumpulkan Tabloid Terang menyebutkan, warga sekitar tidak menduga jika keributan di rumah kos-kosan No88 milik Boru Siregar itu karena perebutan hak asuh anak.

Semula warga mengira, pemilik rumah tengah berkelahi. Bahkan ada yang menyangka kalau terjadi penggrebekan pelaku teroris. Karena Mbak Tina sempat teriak-teriak minta tolong.

Sontak di sekitar TKP menjadi gaduh dan heboh. “Sekitar pukul 11.00 WIB lewat, aku dengar ada suara ribut-ribut gitu. Kabarnya ada seorang ibu yang mau membawa anaknya dari kos-kosan itu. Saya kira yang punya rumah bertengkar,” ucap seorang warga bercelana pendek kepada wartawan, di lokasi kejadian, Rabu (24/08/16).

Setelah melihat keributan itu ternyata perempuan yang hendak membawa anaknya itu bernama Agustina alias Mbak Tina. Setibanya di rumah kost tersebut, Agustina langsung masuk untuk menjemput seorang anak laki-laki yang diperkirakan masih berusia balita.

“Habis turun dari taksi, si Agustina tadi baru tiba dari Jakarta khusus untuk menjemput anaknya. Langsung terlihat ribut minta tolong supaya anaknya mau ikut sama dia. Diduga sih akibat rebutan hak asuh anak karena Mbak Tina sudah lama cerai sama suaminya. Jadi anaknya sama suaminya,” jelas laki-laki separuh baya tersebut.

Keterangan yang lain menyebutkan bahwa Mbak Tina sempat menjalin hubungan suami istri bersama laki-laki beberapa tahun dan tinggal di daerah Jatiasih Bekasi Jawa barat. Namun rumah tangga mereka akhirnya kandas setelah belakangan diketahui sang suami mulai mendekati pembantunya.

Mbak Tina Wibawani yang dihubungi media ini via telepon seluler-nya, menyesalkan pihak Polsekta Sunggal yang tidak mengajukan permohonan visum. Kini ia masih merasakan sakit di bagian pinggang, pinggul dann bagian perut akibat ditendang dan diinjak-injak mantan suaminya.

“Saya masih bingung harus mengadu kemana untuk mendapatkan anakku yang masih kecil itu. Anak sekecil itu seharusnya ikut ibunya. Saya khawatir anak saya terlantar bila ikut ayahnya yang masih pengangguran,” kata Mbak Tina sambil menambahkan bahwa kehidupan mantan suaminya masih ditopang keluarganya di Medan Sumut.

Sementara itu, Kapolsekta Sunggal, Kompol Daniel Marunduri ketika dikonfirmasi belum mau merinci kasus keributan ini. Kata Daniel, mereka terlibat percekcokan berlatar belakang rebutan hak asuh anak. mas tete

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara