OKNUM POLISI PEMILIK 43 RIBU EKSTASI DIGANJAR 18 TAHUN – Poskota.co
Saturday, September 23

OKNUM POLISI PEMILIK 43 RIBU EKSTASI DIGANJAR 18 TAHUN

POSKOTA.CO – Ade Agung Kurniawan alias Edo, anggota polisi berpangkat brigadir yang terjerat kasus kepemilikan ribuan butir pil ekstasi diganjar hukuman 18 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jambi.

“Putusan majelis hakim PT Jambi tidak menambah atau mengurangi hukuman Edo atau putusan banding tersebut hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jambi yang menghukum terdakwa 18 tahun penjara,” kata Panitera Muda Pidana PN Jambi Khafi A Lutfi, Jumat (2/9)

Amar putusan banding PT Jambi juga menguatkan hukuman terhadap terdakwa lainnya yakni, Usman dalam kasus yang sama namun disidangkan terpisah itu, juga divonis 18 tahun kurungan oleh PN Jambi.

“Putusan ini ditetapkan pada tanggal 25 Agustus lalu dan salinan putusan baru diterima PN Jambi pada beberapa hari lalu atau Senin (29/8),” sebut Khafi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi mengajukan banding, karena tidak puas dengan putusan majelis hakim PN Jambi, yang menghukum terdakwa Edo dan Usman dengan hukuman 18 tahun penjara, dan putusan itu dirasa tidak adil oleh JPU, sehingga diajukan upaya hukum banding ke PT Jambi.

Sebelumnya JPU Kejati Jambi menuntut terdakwa dengan pidana seumur hidup atas kepemilikan ribuan butir pil ekstasi.

Oknum polisi Jambi Brigadir Ade Agung Kurniawan alias Edo yang ditangkap atas kepememilikan 43 ribu butir pil ekstasi dalam sidang tingkat pertama di PN Jambi, divonis hakim diketuai Hari Widodo dengan hukuman 18 tahun kurungan penjara dan subsider enam bulan atau denda Rp1,5 miliar.

Dalam persidangan, majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 9 gram atau 43 ribu butir pil ekstasi, dan perbuatan terdakwa Edo tersebut melanggar Pasal 114 Ayat 2 tentang Narkotika. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)