NENEK MILIKI SABU 150 GRAM DITANGKAP POLISI – Poskota.co
Wednesday, September 20

NENEK MILIKI SABU 150 GRAM DITANGKAP POLISI

POSKOTA.CO – Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung menangkap seorang nenek berinisial E (70). Ia ditangkap polisi lantaran memiliki sabu seberat 150 gram.

Wakasatserse Narkoba Polrestabes Bandung Kompol Agah Sonjaya mengatakan, jumlah barang yang dimiliki oleh wanita paruh baya tersebut senilai Rp140 juta. Barang haram tersebut ternyata milik anaknya yang kini mendekam di Rutan Kebonwaru, Bandung.

“Selain menangkap E, tim khusus dari kami juga menangkap tiga tersangka lainnya yakni, R, I dan D. Mereka kita tangkap pada siang tadi sekitar pukul 12.00 WIB,” ujar Kompol Agah di Satres Narkoba Polrestabes Bandung, Selasa (9/8).

Agah mengungkapkan, penangkapan tersebut bermula dari penyelidikan yang dilakukan timsus buatan Satserse Narkoba Polrestabes Bandung untuk menangkap tersangka R. Setelah berhasil mengamankan saudara R di wilayah Tongkeng, Kota Bandung, ternyata barang tersebut akan dijual ke tersangka I. Dari keduanya, petugas menyita satu paket sabu.

Anggota pun, lanjut Agah, melakukan pengembangan dan diketahui jika barang haram itu berasal dari seseorang dengan inisial D. Setelah berhasil menemukan alamatnya, petugas langsung menginterogasi dan didapat ada 15 gram sabu-sabu. D mengaku barang tersebut merupakan sebuah titipan dari E. “Kami langsung bergerak lagi mendatangi kediaman E ini di kawasan Awiligar. Saat digeledah, di bawah kasur tempat tidur milik E ditemukan 16 paket sabu. Setiap satu paketnya berisi 15 paket kecil sabu, jadi totalnya jumlah sekitar 240 paket,” terang Kompol Agah Sonjaya.

Nenek E mengaku tidak pernah mengetahui jika barang yang dititipkan dari anaknya itu adalah sabu. Anaknya sendiri saat ini tengah mendekam di Rutan Kebonwaru bernama Edo. Selama ini, ia mengaku hanya diam di rumah saja. “Suka ada yang datang ke rumah. Saya juga gak pernah keluar dari rumah. Karena ada yang suka datang buat ngambil itu (narkoba). Jadi barang itu punya anak saya, sekarang di Kebonwaru. Kirain sudah nggak,” ungkap nenek E.

Nenek E mengakui jika anaknya yang saat ini sedang berada di dalam lapas, karena terlibat kasus serupa. Setiap ada yang mengambil barang dari yang memesan, dirinya mendapatkan uang Rp100 ribu sampai Rp200 ribu.

Atas perbuatannya tersangka dijerat Pasal 112 dan 114 Ayat 2 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Apakah barang haram ini dikendalikan oleh anaknya dari dalam lapas? Agah menambahkan, saat ini pihaknya sedang melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut. “Kita masih selidiki lebih lanjut, apakah dikendalikan dari dalam lapas atau barang itu sudah ada sebelum dia ditangkap, nanti kita lanjutkan,” pungkas Kompol Agah Sonjaya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.